Konflik horizontal di Papua yang melibatkan kelompok pro dan kontra integrasi terus menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, dengan dampak meluas mulai dari ketegangan antarwarga hingga peningkatan peredaran narkoba dan kriminalitas bersenjata. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengidentifikasi bahwa akar utama konflik ini terletak pada kesenjangan kesejahteraan, terutama dalam akses pendidikan dan lapangan kerja, yang menciptakan jurang antara kelompok mapan secara ekonomi dan mereka yang terpinggirkan. Menyadari kompleksitas tersebut, Polri dan BRIN memilih pendekatan ekonomi sebagai strategi jangka panjang untuk meredam konflik di papua, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program desa terpadu mandiri yang diharapkan mampu menyentuh akar masalah struktural.

Analisis Akar Masalah dan Dinamika Konflik Horizontal di Papua

Berdasarkan temuan BRIN, disparitas akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja menjadi pemicu utama konflik horizontal di Papua. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pendidikan di pedalaman, yang mengakibatkan rendahnya kualifikasi tenaga kerja lokal. Faktor-faktor pemicu yang memperburuk situasi meliputi:

  • Minimnya akses permodalan dan pasar bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis kearifan lokal, sehingga potensi ekonomi masyarakat tidak tergarap optimal.
  • Peredaran narkoba yang masif, khususnya di kalangan pemuda, meningkatkan angka kriminalitas bersenjata dan memperkuat basis dukungan bagi kelompok bersenjata non-state.
  • Kurangnya sinergi antara kebijakan otonomi khusus dengan program pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput, sehingga intervensi tidak tepat sasaran.
  • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada ketidakpuasan dan potensi konflik.

Dinamika konflik semakin kompleks ketika kelompok bersenjata non-state memanfaatkan kesenjangan ini untuk memperkuat basis dukungan. Polri mencatat bahwa 60% dari insiden kekerasan terkait konflik horizontal memiliki latar belakang ekonomi, bukan ideologi murni. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan cukup; diperlukan intervensi yang menyentuh akar masalah struktural melalui pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi antara polri dan brin menjadi kunci dalam merancang strategi pencegahan yang berbasis data dan kontekstual.

Strategi Solutif dan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

Solusi yang diusung dalam pendekatan pencegahan konflik adalah program Desa Terpadu Mandiri, yang menyediakan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar dan bantuan modal usaha bagi masyarakat di wilayah rawan konflik. Polri bersama BRIN mengintegrasikan program ini dengan sistem pemantauan konflik berbasis data, sehingga intervensi ekonomi tepat sasaran. Selain itu, pengembangan pusat perbelanjaan hasil kearifan lokal — seperti noken, kain timur, dan produk pertanian organik — di Kota Jayapura dan Merauke diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal serta mengurangi ketergantungan pada barang impor. Rekomendasi kebijakan konkret yang perlu segera diimplementasikan oleh pengambil keputusan meliputi: penguatan sinergi antara program otonomi khusus dan pencegahan konflik, peningkatan anggaran untuk pelatihan vokasi di wilayah pedalaman, serta pembentukan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah bersama TNI/Polri dan BRIN juga didorong untuk memperkuat pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran, serta memperluas akses permodalan bagi UMKM lokal. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa pendekatan ekonomi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan dalam meredam konflik horizontal di papua.