Konflik horizontal bernuansa konflik agama di Poso, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan strategis setelah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar forum dialog lintas iman sebagai bagian dari pendekatan soft power. Inisiatif ini bertujuan meredam potensi kekerasan sektarian yang akarnya masih membara sejak pertikaian berdarah 1998–2001, meninggalkan trauma kolektif mendalam yang diperparah oleh jejaring radikal yang merekrut generasi muda melalui propaganda ideologi intoleran. Saat ini, dinamika konflik bersifat laten—tidak meledak terbuka, tetapi mudah tersulut oleh isu sensitif seperti penistaan agama atau provokasi di media sosial yang memobilisasi massa secara cepat. Peta aktor yang terlibat mencakup kelompok eks kombatan, pelaku radikal, serta komunitas sipil yang rentan terpecah, dengan dampak tidak hanya mengancam stabilitas lokal tetapi juga kepercayaan investor dan kohesi sosial di Indonesia Timur.

Analisis Akar Konflik: Dari Trauma Sejarah hingga Provokasi Digital

Langkah strategis BNPT dan Polri dalam mengadopsi pendekatan deradikalisasi berbasis kearifan lokal patut diapresiasi, namun perlu dipahami secara mendalam faktor-faktor yang memicu ketegangan. Pertama, trauma sejarah yang belum terselesaikan secara utuh—proses rekonsiliasi pasca-2001 belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama korban langsung. Kedua, jejaring radikalisme yang beradaptasi dengan teknologi digital; konten ekstremis di media sosial menjangkau pemuda Poso melalui narasi kebencian berbasis konflik agama. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang memperparah polarisasi identitas—saat sumber daya terbatas, isu agama kerap dijadikan alat mobilisasi.

  • Faktor pemicu utama: penyebaran ujaran kebencian di platform digital, provokasi oleh oknum tertentu, dan lemahnya literasi media komunitas.
  • Peta aktor kunci: tokoh agama lintas iman sebagai agen perdamaian, pemuda rentan radikalisasi, perempuan sebagai penggerak ekonomi, serta mantan kombatan yang perlu direintegrasi.

Opsi Resolusi Berbasis Soft Power dan Rekomendasi Kebijakan

Pendekatan yang diterapkan BNPT dan Polri—forum dialog, pelatihan kewirausahaan komunitas, serta pelibatan tokoh agama dan perempuan—merupakan langkah tepat dalam kerangka deradikalisasi non-punitif. Program pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas yang mengalihkan fokus dari identitas keagamaan ke kepentingan ekonomi bersama telah menunjukkan hasil positif di beberapa daerah. Namun, untuk memastikan dampak jangka panjang, diperlukan penguatan kebijakan struktural yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan meliputi: (1) penguatan kurikulum pendidikan toleransi di sekolah-sekolah di Poso dan sekitarnya, terintegrasi dengan mata pelajaran kewarganegaraan; (2) pembentukan forum kerukunan desa yang difasilitasi pemerintah daerah dengan anggota tetap dari tokoh agama lintas iman, pemuda, dan perempuan; (3) pengawasan dan literasi media digital untuk menangkal konten radikal secara sistematis; serta (4) program reintegrasi mantan kombatan berbasis ekonomi produktif yang didukung anggaran berkelanjutan dari APBD dan APBN.