Dua dekade setelah konflik horizontal di Poso, Polres Poso bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pemerintah Daerah meluncurkan program 'Sahabat Damai' yang menyasar 50 anak muda dari keluarga eks kombatan. Inisiatif ini merupakan respons terhadap tantangan rekonsiliasi yang masih membayangi wilayah bekas kerusuhan, di mana jejak radikalisasi antargenerasi dan kerentanan sosial-ekonomi menjadi ancaman laten. Program ini tidak hanya bertujuan membina kelompok rentan, tetapi juga menjadi ujung tombak deradikalisasi berbasis komunitas yang membutuhkan dukungan kebijakan berkelanjutan.

Akar Konflik Laten dan Tantangan Deradikalisasi di Poso

Analisis terhadap dinamika konflik di Poso menunjukkan bahwa akar masalah tidak semata-mata ideologis, melainkan juga struktural. Faktor-faktor pemicu yang teridentifikasi antara lain:

  • Pengangguran dan keterbatasan akses ekonomi yang membuat anak muda rentan terhadap ajakan radikal.
  • Radikalisasi antargenerasi di mana nilai-nilai permusuhan diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga eks kombatan.
  • Konflik laten yang muncul kembali dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang mudah terprovokasi, terutama melalui agitasi di media sosial.

Kondisi ini menuntut pendekatan deradikalisasi yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif. Program 'Sahabat Damai' mengadopsi tiga pilar utama: pembinaan keterampilan vokasi untuk menciptakan kemandirian ekonomi, dialog kebangsaan untuk menanamkan nilai toleransi, dan pemantauan psikososial untuk mendeteksi dini gejala radikalisme. Meski demikian, efektivitas jangka panjang masih dipertanyakan tanpa adanya penguatan sistem ekonomi lokal dan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Rekonsiliasi Berbasis Komunitas

Untuk memastikan keberlanjutan rekonsiliasi di Poso, opsi penyelesaian jangka panjang perlu diintegrasikan ke dalam program. Dua langkah prioritas yang direkomendasikan adalah:

  • Pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi yang melibatkan keluarga eks kombatan dalam rantai nilai produktif, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
  • Pendidikan multikultural di sekolah yang mengajarkan sejarah konflik secara kritis dan mempromosikan sikap saling menghormati antaragama dan etnis.

Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan menjadi kunci agar program berjalan inklusif dan berakar pada kearifan lokal. Para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah didorong untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi program deradikalisasi yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan pendidikan. Hanya dengan sinergi lintas sektor, ancaman konflik laten di Poso dapat diubah menjadi modal sosial bagi perdamaian yang abadi.