Konflik horizontal akibat sengketa batas tanah warisan di Kelurahan Naikoten, Kupang, mencapai puncaknya dalam aksi saling serang menggunakan bambu dan batu yang mengancam stabilitas sosial setempat. Polres Kupang Kota kemudian memfasilitasi mediasi antarwarga bentrok lahan, melibatkan dua kelompok warga yang berseteru serta puluhan kepala keluarga. Skala dampak konflik ini tidak hanya merugikan ekonomi warga yang kehilangan akses lahan, tetapi juga menimbulkan trauma kolektif dan polarisasi di tingkat rukun tetangga. Langkah mediasi ini menjadi krusial untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung lama dan berpotensi memicu kekerasan lebih luas.

Akar Konflik dan Peta Aktor yang Terlibat

Secara analitis, akar konflik ini berpangkal pada ketidakjelasan batas tanah warisan yang belum tersertifikasi secara formal. Faktor pemicu yang teridentifikasi meliputi:

  • Dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap atau hilang, sehingga batas fisik menjadi subjektif dan rentan diperdebatkan.
  • Fragmentasi warisan lintas generasi tanpa mediasi ahli pertanahan, memicu klaim tumpang tindih yang sulit diurai.
  • Kehadiran provokator lokal yang memperkeruh suasana demi keuntungan sepihak, memperpanjang siklus konflik.

Peta aktor dalam konflik ini mencakup kelompok warga yang bersengketa, tokoh adat setempat sebagai penengah tradisional, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai sumber otoritas teknis, dan Polres Kupang Kota sebagai fasilitator keamanan dan mediasi. Tokoh adat berperan penting dalam menjembatani perbedaan kultural, sementara BPN menyediakan data spasial dan regulasi pertanahan. Polres berfungsi sebagai pengendali eskalasi dan pemanggul forum diskresi, memastikan mediasi antarwarga bentrok lahan berjalan dalam kerangka hukum dan keamanan.

Opsi Resolusi dan Arah Rekomendasi Kebijakan

Langkah mediasi tertutup yang difasilitasi Polres, dengan menghadirkan BPN dan tokoh adat, merupakan opsi resolusi yang tepat dalam konteks sengketa tanah warisan. Pendekatan win-win solution diupayakan melalui:

  • Verifikasi ulang batas tanah berdasarkan dokumen warisan dan kesaksian para sesepuh, untuk memperkuat bukti historis.
  • Kesepakatan sementara untuk membagi akses lahan sambil menunggu sertifikasi definitif, mengurangi ketegangan di lokal.
  • Pembentukan forum warga sebagai wadah komunikasi rutin, mencegah kesalahpahaman di masa depan melalui dialog berkelanjutan.

Polres juga mendorong penguatan peran BPN dalam mediasi preventif, seperti pemetaan partisipatif dan sosialisasi hukum pertanahan. Namun, untuk memutus siklus konflik serupa di wilayah rawan, diperlukan rekomendasi kebijakan konkret yang bersifat struktural. Pertama, Pemerintah Kota Kupang bersama BPN perlu mempercepat program sertifikasi tanah adat di titik-titik rawan konflik, dengan melibatkan tokoh adat sebagai verifikator partisipatif. Kedua, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan formal, sehingga mediasi adat memiliki kekuatan hukum terukur. Ketiga, Polres dapat menginisasi pelatihan mediasi konflik pertanahan bagi aparat kelurahan dan tokoh masyarakat, guna memperkuat kapasitas deteksi dini. Langkah-langkah ini akan mengurangi ketergantungan pada resolusi ad hoc dan membangun ketahanan sosial berkelanjutan, memastikan mediasi antarwarga bentrok lahan tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif.