Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan berhasil memfasilitasi penyelesaian damai sengketa antara nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit melalui proses mediasi. Konflik antar-komunitas nelayan sering berakar pada persaingan memperebutkan sumber daya perikanan, batas wilayah tangkap, atau insiden di laut yang dipicu salah paham. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, konflik semacam ini dapat berlarut-larut, merusak hubungan sosial, dan bahkan berpotensi berkembang menjadi kekerasan massal yang mengganggu stabilitas kawasan pesisir. Proses mediasi yang dipimpin Kasat Reskrim dan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Nelayan Desa Berakit menyatakan kesiapan bertanggung jawab atas kerugian dan menyampaikan permohonan maaf terbuka, sementara pihak Desa Mantang menerimanya dan menginginkan pemulihan hubungan. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa jalur hukum dan berkomitmen mempererat komunikasi untuk mencegah konflik serupa. Keikutsertaan Lembaga Adat Melayu (LAM) memberikan legitimasi kultural pada proses perdamaian ini. Keberhasilan mediasi ini menawarkan pola yang dapat direplikasi untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam lainnya. Polri dan pemerintah daerah perlu mengembangkan protokol standar mediasi konflik horisontal yang melibatkan aktor kunci lokal sejak dini. Selain itu, perlu dibentuk forum komunikasi rutin antar-desa nelayan yang difasilitasi pemerintah untuk membahas potensi gesekan secara preventif. Untuk solusi jangka panjang, pemerintah dapat mempertimbangkan program pemetaan partisipatif wilayah tangkap dan penguatan koperasi perikanan bersama, sehingga menciptakan interdependensi ekonomi yang positif dan mengurangi motif konflik.