Pasca-insiden penembakan yang menewaskan dua warga di Desa Kecamatan Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 5 September 2026, aparat gabungan TNI-Polri segera menggelar mediasi antara kelompok masyarakat yang bertikai. Insiden ini menandai eskalasi konflik horizontal yang mengancam stabilitas keamanan nasional di wilayah yang telah lama menjadi sorotan. Akar konflik di Poso masih terkait dengan sisa-sisa jaringan terorisme dan sentimen agama yang dipicu oleh perebutan sumber daya ekonomi, seperti lahan pertanian dan akses pasar. Skala dampak dari konflik ini meluas hingga mengganggu aktivitas ekonomi lokal dan memicu perpindahan penduduk, yang memerlukan respons cepat dari pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.

Analisis Konflik: Akar Masalah dan Peta Aktor

Dinamika di Poso menunjukkan bahwa kelompok radikal memanfaatkan celah ketidakpuasan warga terhadap program pemerintah yang belum optimal dalam menjangkau daerah terpencil. Faktor pemicu konflik horizontal ini dapat dirinci sebagai berikut:

  • Sentimen Agama dan Radikalisme: Sisa-sisa jaringan terorisme masih aktif memobilisasi simpatisan dengan narasi identitas, terutama di kalangan pemuda yang rentan terhadap provokasi.
  • Perebutan Sumber Daya Ekonomi: Akses terbatas terhadap lahan subur dan hasil bumi memicu ketegangan antarkelompok, yang seringkali dibingkai dalam isu agama.
  • Kesenjangan Program Pemerintah: Alokasi bantuan dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata menciptakan rasa ketidakadilan, dimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk memperluas pengaruh.

Opsi penyelesaian yang diambil oleh aparat keamanan adalah pendekatan soft approach melalui dialog terbuka. Mediasi yang difasilitasi TNI-Polri ini dihadiri oleh tokoh adat, pemuka agama, dan perwakilan pemuda dari kedua kelompok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan sementara untuk tidak saling menyerang serta pembentukan posko keamanan bersama, yang menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan antarwarga. Namun, tanpa penanganan akar masalah, kesepakatan ini rentan melanggar jika tidak diikuti kebijakan struktural.

Rekomendasi Kebijakan: Solusi Jangka Panjang untuk Stabilitas Nasional

Berdasarkan analisis di atas, langkah solutif jangka panjang yang direkomendasikan mencakup dua pilar utama: penguatan ekonomi lokal dan deradikalisasi terintegrasi. Pertama, program pemberdayaan petani dan nelayan perlu diperluas melalui kemitraan dengan sektor swasta dan akses permodalan yang mudah. Kedua, program deradikalisasi harus menyasar kelompok rentan dengan melibatkan tokoh agama moderat serta lembaga pendidikan non-formal. Untuk memastikan efektivitas, pemerintah daerah bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu membangun sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengawal implementasi kebijakan.

Rekomendasi kebijakan konkret yang ditujukan kepada pengambil keputusan terkait adalah: pertama, segera mengalokasikan dana desa khusus untuk program ekonomi produktif di wilayah konflik, seperti Poso, guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Kedua, mengintensifkan patroli dialogis oleh TNI-Polri untuk mendeteksi dini provokasi dan membangun jaringan kepercayaan dengan tokoh lokal. Ketiga, merevisi pola pendekatan deradikalisasi dari yang bersifat represif menjadi berbasis komunitas, dengan melibatkan mantan kombatan sebagai agen perdamaian. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengubah Poso dari zona risiko konflik menjadi laboratorium rekonsiliasi yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.