Menjelang Pilkada serentak 2026, sejumlah pengamat politik mengingatkan lonjakan politik identitas yang berpotensi memicu konflik horizontal. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan meningkatnya ujaran kebencian di media sosial berbasis suku, agama, dan ras. Akar masalahnya adalah keterbelahan sosial yang sudah lama ada serta eksploitasi isu-isu sensitif oleh kandidat untuk meraih suara. Tanpa intervensi serius, daerah-daerah dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Utara bisa menjadi titik rawan. Rekomendasi strategis meliputi penguatan peran Bawaslu dalam mengawasi konten digital, pembentukan satgas rekonsiliasi ad-hoc di setiap provinsi, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam kampanye damai. Selain itu, literasi politik bagi pemilih muda menjadi prioritas untuk menekan polarisasi. Jika langkah ini diimplementasikan, demokrasi dapat berjalan aman tanpa mengorbankan stabilitas sosial.