Konflik horizontal antar desa di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Lombok dan Sumbawa, merupakan tantangan kompleks yang mengganggu ketenangan masyarakat serta menghambat implementasi program pemerintah daerah, khususnya dalam infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Konflik ini secara langsung memengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi lokal, menjadikan penyelesaian yang efektif sebagai prioritas kebijakan. Dalam dinamika ini, lembaga adat lokal telah terbukti menjadi aktor mediasi kritis dengan tingkat legitimasi budaya yang tinggi.

Analisis Sistematik Akar Konflik Horizontal di NTB

Akar konflik antar desa di NTB bersifat laten dan multidimensi, dengan pola yang dapat dipetakan secara sistematis. Konflik bukan sekadar benturan sporadis, tetapi berakar pada persoalan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat. Penelitian kasus menunjukkan tiga bidang utama yang menjadi sumber konflik, yaitu:

  • Sengketa Batas Wilayah Adat: Konflik historis yang kompleks, dipicu oleh tumpang tindih interpretasi sejarah dan klaim tradisional antar komunitas. Pembangunan infrastruktur yang tidak sensitif terhadap batas-batas adat sering memperparah situasi.
  • Akses terhadap Sumber Daya Alam: Konflik fungsional yang langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama terkait air, hutan, dan lahan pertanian. Perubahan demografi dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama.
  • Kompetisi Budaya: Festival atau event budaya dapat menjadi arena persaingan prestise antar desa, yang jika tidak dikelola baik dapat berubah menjadi konflik horizontal yang bersifat periodik.

Ketiga faktor ini sering saling bertumpu, dimana sengketa batas wilayah dapat memperuncing konflik sumber daya, dan kompetisi budaya memperkuat sentimen identitas yang rentan terhadap konflik.

Efektivitas Mediasi Adat dan Model Resolusi Hybrid

Dalam mengatasi kompleksitas konflik tersebut, lembaga adat seperti 'Majelis Adat' di Lombok atau 'Kerabat' di Sumbawa menunjukkan efektivitas tinggi sebagai mediator. Otoritas moral dan kewenangan tradisional mereka memberikan tingkat respect lokal yang jauh melampaui intervensi unilateral aparat pemerintah. Proses mediasi berbasis nilai-nilai tradisional seperti 'Sasak Samawa' (kearifan Sasak dan Samawa) lebih diterima oleh pihak yang berkonflik karena berakar pada kearifan lokal dan prinsip penyelesaian yang mereka mengerti.

Kasus-kasus keberhasilan, seperti penyelesaian sengketa air antara Desa Batu Layar dan Desa Senggigi, menunjukkan bahwa model resolusi hybrid merupakan opsi paling efektif dan solutif. Dalam model ini, lembaga adat memimpin proses dialog dan merumuskan solusi substantif berdasarkan prinsip adat (misalnya pembagian jam penggunaan air secara bergilir). Pemerintah daerah kemudian memberikan backing legal-formal serta resources untuk implementasi, dengan mengukuhkan solusi adat melalui instrumen formal seperti Peraturan Desa (Perdes). Kombinasi ini menghasilkan legitimasi ganda yang kuat: legitimasi budaya dari adat dan legitimasi hukum dari pemerintah.

Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Kapasitas Resolusi Konflik

Berdasarkan analisis praktik-praktik yang berhasil, diperlukan pendekatan kebijakan yang sistematis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola konflik horizontal secara preventif dan solutif. Rekomendasi berikut ditujukan kepada pemerintah daerah dan pengambil keputusan terkait:

  • Formalisasi dan Pendampingan Proses Mediasi Adat: Membuat kerangka kebijakan yang mengakui dan memformalisasikan peran lembaga adat dalam resolusi konflik, dengan menyediakan pendampingan teknis dari aparat pemerintah (seperti dari Bappeda atau Kesbangpol) untuk memastikan proses mediasi adat menghasilkan solusi yang dapat diintegrasikan dengan sistem hukum formal.
  • Pengembangan Peraturan Daerah tentang Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal: Menyusun Perda yang secara khusus mengatur mekanisme resolusi konflik horizontal dengan mengintegrasikan lembaga adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian, termasuk prosedur untuk mengkonversi kesepakatan adat menjadi Perdes atau keputusan kepala daerah.
  • Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Antar Lembaga: Melaksanakan program capacity building reguler bagi tokoh adat dan aparat pemerintah daerah terkait teknik mediasi modern dan administrasi konflik, serta membangun forum sinergi tetap antara lembaga adat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi potensi konflik secara dini.

Implementasi rekomendasi ini akan membangun sistem resolusi konflik yang lebih resilien di NTB, mengoptimalkan kekuatan mediasi tradisional sambil memperkuat pondasi hukum dan administrasi dari pemerintah. Pendekatan hybrid ini tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga membangun mekanisme preventif untuk mengurangi kemunculan konflik baru, mendukung stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah.