Kasus vandalisme pada sebuah tempat ibadah di Kabupaten Cianjur awal bulan ini mengancam kerukunan antarumat beragama. Akar masalahnya bukan hanya pada tindakan vandal itu sendiri, tetapi pada narasi prasangka dan misinformasi yang berkembang di kalangan pemuda setempat, didorong oleh polarisasi media sosial. Dinamika konflik menunjukkan eskalasi yang cepat dari perbincangan online ke aksi fisik, menandakan lemahnya saluran komunikasi dan mediasi antar kelompok usia dan agama di tingkat komunitas. Pendekatan restorative justice yang diambil oleh aparat penegak hukum bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat menjadi contoh solutif. Alih-alih langsung menjerat pelaku dengan pasal pidana berat yang berpotensi memicu dendam, proses mediasi difasilitasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dari kedua belah pihak. Pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatannya, meminta maaf secara langsung, dan bersama-sama memperbaiki kerusakan. Langkah ini bertujuan memulihkan hubungan sosial yang rusak, bukan sekadar memberi hukuman. Opsi penyelesaian berkelanjutan yang direkomendasikan mencakup tiga pilar: pertama, penguatan program literasi digital dan moderasi beragama bagi generasi muda di daerah rawan; kedua, pendanaan dan pendampingan bagi kelompok-kelompok pemuda lintas iman untuk menjalankan proyek sosial bersama; ketiga, pelatihan bagi aparat desa dan tokoh masyarakat tentang teknik mediasi konflik berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, insiden serupa dapat dicegah melalui pembangunan ketahanan sosial dari akar rumput.