Pengamat: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Sosial untuk Cegah Konflik Agraria

Konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia telah berkembang menjadi ketegangan horizontal sistemik dengan implikasi multidimensi bagi stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Konflik ini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan manifestasi struktural dari kegagalan desain dan implementasi kebijakan. Dinamikanya melibatkan masyarakat adat dan lokal yang mempertahankan hak kelola tradisional, pelaku usaha dengan legitimasi hukum formal, serta pemerintah yang kerap berada dalam posisi ambivalen sebagai regulator sekaligus fasilitator investasi. Dampaknya meluas melampaui sengketa lahan, mencakup erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara, fragmentasi sosial, serta potensi eskalasi kekerasan yang mengancam kohesi bangsa. Evaluasi menyeluruh terhadap kerangka kebijakan yang ada bukan lagi pilihan, melainkan sebuah imperatif strategis untuk mengembalikan legitimasi negara dalam pengelolaan sumber daya agraria dan mencegah konflik berlarut.

Analisis Struktural: Tiga Akar Kegagalan dalam Penanganan Konflik Agraria

Konflik agraria bersumber dari kegagalan struktural yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kegagalan pertama dan paling mendasar terletak pada ranah regulasi dan tata kelola data. Fragmentasi lanskap kebijakan pertanahan nasional menciptakan ruang bagi multi-tafsir dan sengketa yurisdiksi yang berkepanjangan. Kegagalan kedua ada pada proses perencanaan dan partisipasi, sementara kegagalan ketiga muncul dari mekanisme resolusi konflik yang timpang dan tidak efektif. Ketiganya membentuk lingkaran setan yang mengubah sengketa teknis menjadi konflik identitas yang sulit didamaikan.

• Regulasi Tumpang Tindih: Ketidakselarasan antara UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Minerba, serta berbagai peraturan daerah menghasilkan ketidakpastian hukum mengenai status hak, penguasaan, dan pemanfaatan lahan.
• Defisit Transparansi dan Partisipasi: Minimnya akses masyarakat terhadap data spasial yang akurat dan terintegrasi, serta pengabaian prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), menyebabkan masyarakat terpinggirkan sejak awal perencanaan proyek.
• Mekanisme Resolusi yang Reaktif: Pendekatan pemerintah sering bersifat sektoral dan mengandalkan solusi keamanan saat ketegangan memuncak, alih-alih membangun platform dialog yang setara dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan: Membangun Kerangka Terintegrasi dari Reaksi ke Pencegahan

Mengubah paradigma penanganan konflik agraria dari zero-sum game menjadi proses deliberatif membutuhkan intervensi kebijakan yang sistemik, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan. Pergeseran ini menuntut komitmen politik yang kuat dan pendekatan lintas kementerian/lembaga. Evaluasi mendalam terhadap seluruh regulasi sektoral yang berpotensi bertabrakan harus menjadi langkah pertama yang konkret.

Pemerintah perlu merancang dan mengimplementasikan sebuah kerangka resolusi konflik yang proaktif, yang tidak hanya menangani gejala tetapi juga akar penyebabnya. Hal ini mencakup penyelarasan kebijakan di tingkat nasional dan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta penciptaan mekanisme penyelesaian yang adil dan dapat diakses oleh semua pihak, terutama masyarakat rentan. Fokus harus beralih dari sekadar menenangkan situasi menciptakan tata kelola agraria yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai penutup, berikut adalah rekomendasi kebijakan konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan: Pertama, membentuk Satuan Tugas Nasional untuk Harmonisasi Regulasi Agraria yang memiliki mandat kuat untuk mereview, menyelaraskan, dan mengonsolidasikan seluruh peraturan sektoral terkait agraria. Kedua, mempercepat penyelesaian One Map Policy dengan memastikan data spasial tunggal yang akurat, terbuka, dan mudah diakses publik, serta mengintegrasikan klaim masyarakat adat dan lokal. Ketiga, menginisiasi dan menginstitusionalisasi platform dialog multipihak permanen di tingkat daerah yang dikelola oleh pihak ketiga yang netral, guna memfasilitasi mediasi dan negosiasi sejak tahap paling dini potensi konflik. Keempat, mengintegrasikan prinsip FPIC dan analisis dampak sosial (SIA) yang ketat sebagai prasyarat wajib dalam penerbitan izin usaha dan perencanaan proyek pembangunan skala besar.