Penelitian Pusat Studi Konflik dan Perdamaian Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan bahwa 68% konflik horizontal di Indonesia dalam lima tahun terakhir dipicu oleh sengketa batas wilayah dan akses terhadap sumber daya alam. Studi longitudinal ini menganalisis pola konflik di 15 provinsi dengan tingkat keragaman etnis dan agama tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik identitas (agama, etnis) seringkali hanya menjadi wadah ekspresi untuk ketegangan ekonomi-politik yang lebih mendasar. Tata kelola sumber daya alam yang tidak inklusif dan tumpang tindih klaim antara hukum negara, adat, dan agama menjadi pemicu utama eskalasi kekerasan horizontal. Pendekatan resolusi konflik selama ini cenderung menangani gejala permukaan tanpa menyelesaikan akar struktural persaingan atas sumber daya. Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian meliputi: (1) percepatan pemetaan partisipatif batas wilayah administratif dan adat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, (2) pengembangan skema pembagian manfaat (benefit sharing) yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam, (3) pendirian pengadilan khusus sengketa agraria dengan komposisi hakim multidisiplin, (4) program pendidikan publik tentang resolusi konflik tanpa kekerasan berbasis studi kasus lokal. Pendekatan berbasis bukti ini dapat mengurangi angka konflik horizontal secara signifikan dalam jangka menengah.