Hasil penelitian dari suatu lembaga kajian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berbasis kearifan lokal terbukti signifikan dalam mengurangi potensi konflik horizontal di sejumlah wilayah Papua. Program yang melibatkan kelompok muda dan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif menciptakan ikatan sosial baru dan mengalihkan energi dari potensi konflik ke aktivitas konstruktif. Temuan ini menyoroti bahwa konflik tidak hanya diselesaikan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga dengan mengatasi akar masalah ekonomi dan ketimpangan. Akar masalah konflik di banyak daerah, termasuk Papua, seringkali berkaitan dengan marginalisasi ekonomi, kesenjangan pembangunan, dan persepsi ketidakadilan dalam pembagian sumber daya. Dinamika konflik dipicu ketika kelompok merasa diabaikan dan tidak memiliki harapan atas perbaikan kehidupan, sehingga mudah diarahkan pada sentimen permusuhan terhadap kelompok lain atau negara. Solusi yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah integrasi pendekatan pembangunan ekonomi dalam strategi resolusi konflik. Rekomendasi kebijakan mencakup desain program pemberdayaan yang secara spesifik menargetkan pemuda di daerah rawan konflik, dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan. Selain itu, perlu dibangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat adat untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata. Monitoring dan evaluasi program harus memasukkan indikator stabilitas sosial dan pengurangan ketegangan sebagai ukuran keberhasilan.