Konflik horizontal akibat sengketa warisan tanah ulayat di Desa Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mencapai titik kritis ketika bentrokan antar kelompok kerabat meluas hingga melibatkan oknum perangkat desa. Ketegangan yang bermula dari perebutan harta peninggalan keluarga ini tidak hanya mengancam keharmonisan sosial di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan jika tidak segera diresolusi. Akar permasalahan terletak pada ketiadaan dokumen warisan yang jelas, ditambah dengan campur tangan pihak ketiga yang berupaya menguasai tanah secara sepihak. Masing-masing pihak mengklaim legitimasi berdasarkan hukum adat maupun hukum negara, menciptakan dualisme yuridis yang mempersulit proses penyelesaian.

Akar Konflik dan Peta Aktor dalam Sengketa Warisan di Kendal

Analisis mendalam terhadap dinamika konflik ini mengungkapkan sejumlah faktor pemicu yang saling terkait:

  • Ketidakjelasan dokumen warisan: Pembagian tanah ulayat tidak dicatat secara formal, sehingga rentan terhadap interpretasi sepihak.
  • Campur tangan pihak ketiga: Aktor eksternal memanfaatkan kekosongan legal untuk memperluas penguasaan lahan, memperkeruh suasana.
  • Dualisme hukum: Klaim bersamaan berdasarkan hukum adat (kekerabatan) dan hukum negara (sertifikat) memperbesar celah konflik.
  • Keterlibatan oknum perangkat desa: Beberapa aparat desa diduga memihak salah satu kelompok, mengurangi kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian formal.

Peta aktor dalam sengketa warisan ini mencakup pihak-pihak berikut: (a) keluarga besar pewaris yang terbelah menjadi dua kubu, (b) oknum perangkat desa yang mengambil posisi ambigu, (c) pihak ketiga yang mengincar tanah bernilai ekonomis, serta (d) aparat keamanan (Polres Kendal) yang bertindak sebagai fasilitator resolusi. Kehadiran tokoh agama dan notaris dalam proses mediasi menjadi jembatan penting untuk menjembatani perbedaan perspektif hukum.

Pendekatan Soft Security dan Rekomendasi Kebijakan

Menyadari kompleksitas konflik ini, Polres Kendal mengadopsi pendekatan soft security dengan menyelenggarakan mediasi keluarga besar yang dihadiri oleh notaris, tokoh agama, dan perangkat desa. Langkah ini berhasil mencairkan ketegangan dan menghasilkan kesepakatan bersama: pembagian tanah ulayat melalui sertifikasi kolektif serta pembentukan badan pengelola keluarga yang bertugas mengawasi administrasi dan pemanfaatan lahan. Pendekatan ini efektif karena mengedepankan dialog dan konsensus tanpa mengabaikan aspek legal formal.

Berdasarkan keberhasilan resolusi konflik di Desa Rowosari, direkomendasikan kebijakan konkret bagi pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat:

  • Sosialisasi wasiat tertulis: Pemerintah desa bekerja sama dengan notaris dan KUA untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta wasiat dan pembagian warisan secara legal.
  • Mediasi keluarga dini: Aktifkan peran Bhabinkamtibmas dan penyuluh agama untuk memfasilitasi dialog keluarga sebelum konflik meluas ke ranah pidana.
  • Penguatan regulasi tanah ulayat: Pemda Jawa Tengah bersama BPN perlu menyusun pedoman klaim hukum adat yang kompatibel dengan sistem pertanahan nasional.
  • Sanksi tegas bagi oknum aparat desa: Keterlibatan perangkat desa dalam konflik horizontal harus ditindak secara disiplin agar tidak menggoyahkan kepercayaan publik.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, sengketa warisan serupa di Jawa Tengah dan daerah lain dapat diminimalkan dampak sosialnya, serta memperkuat kohesi masyarakat dalam kerangka hukum yang jelas.