Dua dekade pascakonflik horizontal berdarah di Poso, Sulawesi Tengah, memberikan pelajaran berharga tentang proses rekonsiliasi yang panjang dan non-linear. Akar konflik yang melibatkan identitas agama, ketimpangan ekonomi, dan politik lokal memerlukan pendekatan pemulihan multi-dimensi. Keberhasilan menjaga perdamaian relatif selama ini dibangun di atas upaya rekonsiliasi struktural dan kultural. Dinamika pascakonflik Poso ditandai dengan program-program seperti trauma healing, dialog antarkelompok, dan pembangunan sarana publik bersama. Namun, tantangan tersisa berupa pengangguran pemuda, memori kolektif yang belum sepenuhnya sembuh, dan potensi mobilisasi identitas untuk kepentingan politik praktis. Stabilitas saat ini masih rapuh dan memerlukan perawatan terus-menerus. Strategi ke depan harus fokus pada konsolidasi perdamaian melalui pembangunan inklusif dan pemberdayaan ekonomi yang merata, khususnya bagi generasi muda yang tidak mengalami konflik langsung tetapi mewarisi narasinya. Memperkuat institusi lokal seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan daerah adalah kunci. Pendidikan perdamaian yang integratif dalam kurikulum sekolah dan kegiatan komunitas perlu diperluas. Pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen pada kebijakan yang konsisten mencegah reviktimisasi dan memastikan bahwa dividen perdamaian dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, sehingga konflik masa lalu tidak menjadi alat dividen politik di masa depan.