Menyadari kompleksitas sosial Papua Tengah yang terdiri dari keberagaman suku, agama, dan budaya, Pemerintah Provinsi secara resmi melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra strategis untuk membangun ketahanan sosial. Kemitraan ini merupakan langkah preventif yang penting, mengingat wilayah ini rentan terhadap gesekan horizontal yang dapat dipicu oleh isu identitas. Pendekatan ini mengakui bahwa stabilitas sosial tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Kolaborasi ini berfokus pada tiga pilar utama: penguatan moderasi beragama untuk mencegah penyebaran paham kekerasan, pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan UMKM dan produk halal, serta perlindungan generasi muda dari ancaman narkoba dan radikalisme. Dengan melibatkan otoritas keagamaan seperti MUI, pemerintah berusaha menyampaikan pesan perdamaian melalui saluran yang memiliki kredibilitas dan jangkauan langsung di akar rumput. Hal ini krusial untuk menangkal narasi-narasi pemecah belah yang mungkin masuk ke dalam komunitas. Untuk memastikan efektivitas kemitraan ini, diperlukan implementasi yang terukur. Pertama, perlu dibuat program kerja bersama yang konkret, seperti pelatihan dai moderat, pendampingan ekonomi bagi kelompok rentan lintas agama, dan forum lintas iman secara berkala. Kedua, penting untuk melibatkan juga lembaga keagamaan dari keyakinan lain dalam kerangka serupa, agar upaya ini tidak dipersepsikan sebagai partisan tetapi sebagai upaya bersama menjaga kerukunan. Ketiga, keberhasilan program harus dievaluasi dengan indikator yang jelas, seperti penurunan laporan konflik bernuansa SARA dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lintas kelompok. Langkah Papua Tengah ini bisa menjadi model bagi provinsi lain yang juga memiliki karakteristik masyarakat majemuk dan rentan konflik.