Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan inisiatif "Kampung Damai" sebagai respons terhadap konflik horizontal berulang di Madura, yang sering dipicu oleh persaingan atas sumber daya air dan lahan garam. Program ini dirancang untuk mengintervensi konflik dengan pendekatan partisipatif, melibatkan langsung pihak-pihak yang bersengketa, tokoh adat (blater), dan perangkat desa dalam proses mediasi terstruktur. Analisis akar masalah menunjukkan bahwa konflik di Madura tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi telah terkristalisasi dalam nilai-nilai budaya seperti harga diri dan solidaritas kelompok yang kaku, sehingga penyelesaian teknis saja tidak cukup. Dinamika program "Kampung Damai" akan mengombinasikan fasilitasi dialog untuk menemukan titik temu dengan proyek percontohan pembangunan infrastruktur bersama (misalnya, embung atau saluran irigasi komunal) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Langkah solutif jangka panjang memerlukan integrasi program ini dengan kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kabupaten, serta penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola potensi konflik melalui Musyawarah Desa. Evaluasi berkala terhadap program ini dapat menghasilkan model yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakter konflik sumber daya serupa.