Pemerintah Kota Ambon mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem pencegahan konflik horizontal melalui intensifikasi koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap kerentanan kota multietnis terhadap penyebaran hoaks, seperti insiden yang dipicu oleh informasi palsu terkait konflik di Desa Patahuwe, Seram Bagian Barat (SBB). Dampak hoaks tersebut tidak hanya mengancam stabilitas sosial setempat, tetapi juga berpotensi memperluas ketegangan ke wilayah Ambon yang memiliki sejarah panjang konflik berbasis identitas. Pihak-pihak yang terlibat dalam mitigasi ini mencakup aparat keamanan, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat sipil, yang semuanya diarahkan untuk membangun ketahanan komunitas terhadap provokasi.

Analisis Kerentanan Struktural dan Akar Konflik di Ambon

Analisis terhadap kerentanan konflik di Ambon menunjukkan adanya akar masalah yang bersifat multidimensional. Trauma kolektif akibat konflik masa lalu dan sensitivitas tinggi terhadap isu identitas keagamaan menjadi pemicu utama yang mudah disulut oleh informasi palsu. Faktor-faktor pemicu yang teridentifikasi meliputi:

  • Sejarah konflik horizontal yang meninggalkan luka psikososial dan polarisasi sosial.
  • Sensitivitas identitas yang dieksploitasi melalui narasi SARA di media sosial.
  • Lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di tingkat desa.
  • Keterbatasan sistem deteksi dini terhadap penyebaran hoaks berbasis komunitas.

Senada dengan itu, peran tokoh agama dan masyarakat setempat menjadi krusial dalam memberikan edukasi dan pencerahan guna meredam eskalasi. FKUB Ambon telah dioptimalkan sebagai wadah dialog antaragama yang mampu menjembatani perbedaan, namun penguatan kapasitasnya masih diperlukan untuk menghadapi tantangan baru berbasis digital. Tanpa intervensi struktural, kerentanan ini akan terus menjadi celah bagi aktor provokatif untuk mengganggu kerukunan yang telah dibangun pascakonflik.

Strategi Pencegahan dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Kota Ambon telah mengimplementasikan sejumlah solusi konkret untuk memperkuat pencegahan konflik. Langkah-langkah tersebut mencakup:

  • Penguatan kapasitas FKUB sebagai mediator konflik yang mampu menjembatani dialog lintas iman dan meredakan ketegangan.
  • Pelatihan deteksi hoaks bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat agar mampu mengidentifikasi dan mengklarifikasi informasi palsu secara cepat.
  • Sistem peringatan dini (early warning) berbasis laporan masyarakat yang terintegrasi dengan posko keamanan desa.

Berdasarkan pengalaman Ambon, rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi di daerah lain adalah: pertama, mengalokasikan anggaran khusus untuk program perdamaian dalam APBD yang mendukung kegiatan FKUB dan pelatihan literasi digital. Kedua, mengintegrasikan modul living harmony dalam kurikulum pendidikan formal sejak tingkat dasar untuk membangun kesadaran multikultural sejak dini. Ketiga, membentuk pusat krisis komunikasi yang mampu merespons cepat penyebaran hoaks, dengan melibatkan tokoh agama dan pakar media digital. Pengambil keputusan di daerah rawan konflik disarankan untuk mengadopsi pendekatan terpadu ini guna memperkuat kerukunan dan mencegah eskalasi akibat hoaks.