Konflik antara petani lokal dan perusahaan sawit di Kalimantan Timur telah berlangsung lama, memicu ketegangan dan aksi demonstrasi. Akar masalahnya adalah kepemilikan lahan yang tidak jelas, kurangnya transparansi dalam perizinan, serta ketimpangan kesejahteraan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan para pihak untuk mencapai kesepakatan tentang kompensasi lahan, pengelolaan plasma, dan pembagian keuntungan. Solusi jangka panjang meliputi reforma agraria, digitalisasi peta lahan, serta pembentukan lembaga pengawas partisipatif untuk mencegah konflik berulang. Rekomendasi kebijakan menekankan perlunya percepatan sertifikasi tanah dan penguatan kapasitas petani dalam negosiasi korporasi.