Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meresmikan Pusat Mediasi Komunitas di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada Rabu (26/8/2026). Langkah ini merupakan respons atas meningkatnya ketegangan antar kelompok pemuda yang dipicu sengketa lahan dan perbedaan identitas. Akar masalah konflik di Poso tidak hanya bersumber dari sentimen keagamaan, tetapi juga faktor ekonomi dan politik lokal yang belum terselesaikan sejak 1998. Pusat mediasi ini akan difasilitasi oleh tokoh agama, akademisi, dan pemerintah daerah untuk memberikan ruang dialog yang inklusif. Solusi yang ditawarkan mencakup program pelatihan resolusi konflik bagi pemuda dan pembentukan forum lintas komunitas yang rutin bertemu. Dengan pendekatan restoratif, diharapkan angka kekerasan horizontal dapat ditekan hingga 60% dalam dua tahun ke depan.