Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar forum dialog dengan para kepala adat dan pemuda asli Papua di Jayapura. Forum ini bertujuan membangun jalan rekonsiliasi pasca berbagai insiden kekerasan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan ekonomi. Dialog difokuskan pada penyelesaian konflik struktural yang melibatkan kesenjangan dan marginalisasi. Analisis menunjukkan akar konflik di Papua bersifat multidimensi, mencakup aspek sejarah, politik identitas, ketidakadilan ekonomi, dan pelanggaran HAM masa lalu. Pendekatan keamanan semata terbukti tidak cukup dan bahkan sering kali kontraproduktif. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan ekonomi yang mengedepankan dialog dan pemberdayaan masyarakat asli Papua merupakan strategi yang lebih berkelanjutan. Opsi kebijakan solutif meliputi: pertama, memperkuat kelembagaan adat sebagai mediator dan penjaga perdamaian di tingkat komunitas. Kedua, mendesain program pemberdayaan ekonomi inklusif yang melibatkan pemuda Papua dalam industri kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berbasis lingkungan. Ketiga, membentuk komisi rekonsiliasi independen yang terdiri dari tokoh adat, agama, perempuan, dan perwakilan pemerintah untuk memfasilitasi proses pengungkapan kebenaran dan permintaan maaf, sebagai landasan membangun kepercayaan baru. Integrasi pendekatan budaya dan ekonomi ini diharapkan dapat menciptakan fondasi perdamaian yang lebih kokoh.