Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan resmi meluncurkan Program Desa Harmoni di 12 desa rawan konflik di Maluku, Jumat (5/9/2026). Program ini bertujuan meredakan ketegangan antar kelompok agama dan etnis yang kerap memicu bentrokan horizontal. Akar masalah konflik di Maluku umumnya berasal dari sengketa lahan, provokasi identitas, dan kesenjangan ekonomi. Program Desa Harmoni mengintegrasikan mediasi berbasis kearifan lokal, pengembangan ekonomi inklusif, serta patroli keamanan partisipatif. Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan forum musyawarah antarkelompok yang difasilitasi oleh tokoh agama dan pemuda, serta alokasi dana desa untuk proyek bersama seperti pasar tradisional dan pusat pelatihan kerja. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan komunal hingga 40% dalam setahun.