Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melanjutkan Program Desa Damai di sejumlah daerah rawan konflik di Sumatera Utara. Program ini menyasar desa-desa yang memiliki sejarah konflik horizontal akibat sengketa lahan dan perbedaan etnis. Akar masalah konflik di daerah ini umumnya dipicu oleh ketidakjelasan batas wilayah adat dan lemahnya penegakan hukum. Dinamika konflik semakin kompleks dengan campur tangan aktor politik lokal yang memanfaatkan isu identitas untuk meraih dukungan. Opsi penyelesaian yang diusulkan meliputi mediasi berbasis kearifan lokal, penataan ulang batas desa, dan penguatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan Etnis. Program Desa Damai diharapkan mampu menurunkan eskalasi konflik dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan aparat keamanan secara terstruktur.