Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial tengah menggalakkan inisiatif strategis berupa studi kelayakan penerapan kebijakan publik berbentuk ‘Zona Damai’ untuk mengatasi kerawanan konflik etnis yang bersifat horizontal di beberapa wilayah Sumatra, seperti Bengkulu dan Jambi. Kajian ini muncul sebagai respons terhadap pola konflik berulang yang tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan memperdalam retakan identitas di tingkat komunitas. Dalam konteks ini, resolusi konflik melalui pendekatan spasial dan programatik seperti zona damai diharapkan dapat menjadi instrumen preventif yang mengubah dinamika dari reaktif menjadi prospektif, sekaligus membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan di tingkat tapak.

Analisis Akar Persoalan dan Pola Konflik Etnis di Sumatra

Konflik horizontal antar-etnis di wilayah Sumatra kerap bersifat laten dan mudah tersulut kembali, menunjukkan bahwa insiden kecil dapat dengan cepat berevolusi menjadi ketegangan skala besar. Fenomena ini tidak terlepas dari konstruksi permasalahan yang bersifat struktural dan kultural. Secara analitis, akar persoalan dapat diurai menjadi tiga lapisan utama:

  • Ketimpangan Struktural: Distribusi manfaat pembangunan ekonomi yang tidak merata, serta kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, menciptakan rasa ketidakadilan yang menjadi bahan bakar konflik.
  • Memori Kolektif dan Politisasi Identitas: Narasi sejarah konflik masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik dapat dengan mudah dihidupkan kembali dan dipolitisasi, terutama dalam kompetisi politik lokal, sehingga memperkuat batas-batas identitas kelompok.
  • Mekanisme Penyebaran dan Eskalasi: Minimnya ruang interaksi positif antar-kelompok di tingkat sehari-hari diperparah oleh jaringan komunikasi internal yang tertutup. Jaringan ini mempercepat penyebaran informasi, termasuk misinformasi dan ujaran kebencian, yang menjadi katalis bagi eskalasi konflik.

Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang bersifat parsial dan temporer terbukti tidak memadai. Diperlukan intervensi yang komprehensif, teritorial, dan berjangka panjang untuk mendekonstruksi akar permasalahan ini.

Kerangka Solutif dan Implementasi Kebijakan 'Zona Damai'

Konsep ‘Zona Damai’ yang sedang dikaji oleh pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah kerangka kebijakan publik yang bertujuan merancang ulang ekosistem sosial suatu wilayah rawan konflik. Kebijakan ini mengintegrasikan pendekatan keamanan manusia (human security) dengan pembangunan inklusif. Implementasinya dirancang melalui tiga pilar utama yang saling terkait:

  • Pendekatan Spasial dan Komitmen Pemerintah Daerah: Penetapan wilayah geografis tertentu sebagai zona intervensi khusus, dengan komitmen tertulis dari kepala daerah untuk meningkatkan intensitas program pembangunan yang inklusif dan intervensi sosial-budaya yang mendorong kohesi.
  • Pembangunan Infrastruktur Sosial untuk Dialog dan Pemantauan: Pembentukan forum pemantauan bersama permanen yang melibatkan multi-pihak, termasuk perwakilan semua kelompok etnis, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan akademisi lokal. Forum ini berfungsi ganda sebagai ruang dialog prasejahtera dan sistem peringatan dini (early warning system).
  • Rangsangan Ekonomi Kolaboratif: Pengalokasian anggaran stimulus khusus dari APBN dan APBD untuk mendanai proyek-proyek ekonomi kolaboratif dan kewirausahaan sosial yang melibatkan anggota dari berbagai kelompok etnis, menciptakan saling ketergantungan ekonomi yang positif.

Namun, kerangka yang baik memerlukan instrumentasi dan tata kelola yang kuat agar tidak terjebak menjadi program proyek yang sifatnya sementara dan simbolis belaka.

Keberhasilan transformatif dari kebijakan zona damai sangat bergantung pada kapasitas fasilitator lokal dan sistem evaluasi yang transparan. Tanpa keduanya, intervensi berisiko tidak menyentuh akar persoalan atau bahkan menimbulkan stigmatisasi baru terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai zona konflik. Oleh karena itu, tahap persiapan dan sosialisasi yang melibatkan empati dan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal menjadi krusial. Pendekatan ini berpotensi besar mengurangi beban fiskal dan sosial pemerintah yang selama ini bersifat responsif ketika konflik sudah meledak, dengan mengalihkan sumber daya ke arah pencegahan yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap dinamika konflik etnis dan opsi kebijakan yang tersedia, Pilar-Resolusi merekomendasikan langkah-langkah konkret bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Rekomendasi utama adalah perlunya mengikat komitmen ‘Zona Damai’ dalam instrumen hukum daerah yang kuat, seperti Peraturan Daerah (Perda) Khusus, yang menjamin keberlanjutan anggaran, program, dan kelembagaan forum multi-pihak lintas periode kepemimpinan. Perda ini harus secara jelas mendefinisikan mandat, mekanisme koordinasi, sistem akuntabilitas, dan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, pemerintah pusat perlu menyiapkan paket pendampingan teknis berkelanjutan untuk membangun kapasitas fasilitator dan mediator lokal, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang sistem evaluasi partisipatif. Langkah ini akan memastikan bahwa kebijakan publik ini tidak sekadar menjadi label geografis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak rekonsiliasi dan pembangunan inklusif di Sumatra.