Pemerintah pusat mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 2 triliun pada 29 September 2026 untuk program rehabilitasi psikososial dan ekonomi korban konflik di Papua. Langkah ini merupakan bagian dari grand design resolusi konflik yang mencakup dialog inklusif dengan kelompok masyarakat adat dan separatis. Akar masalah konflik Papua adalah ketimpangan pembangunan dan pelanggaran HAM masa lalu. Solusi jangka panjang meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan dualisme (budaya lokal dan nasional), serta pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Program rehabilitasi akan fokus pada 20 distrik paling rawan dengan melibatkan tokoh adat sebagai fasilitator.