Pemerintah Aceh bersama tokoh eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat Forum Rekonsiliasi Aceh (FRA) sebagai respons terhadap eskalasi konflik horizontal di tingkat desa, khususnya di wilayah Pidie dan Aceh Utara. Kesepakatan ini dipicu oleh insiden bentrok kecil antara pendukung partai politik lokal yang berafiliasi dengan mantan kombatan GAM dan masyarakat umum, yang mengindikasikan kerentanan struktural pascaperjanjian damai 2005. Skala dampak konflik ini masih terbatas, namun potensi meluasnya mengancam stabilitas sosial yang telah dibangun selama dua dekade. FRA dirancang sebagai wadah dialog preventif yang melibatkan 34 fasilitator desa terlatih dalam teknik mediasi dan resolusi konflik, dengan pendekatan kultural berbasis syariat dan adat yang ditekankan oleh Gubernur Aceh. Namun, pengamat mengingatkan bahwa tanpa payung hukum yang kuat, forum ini rentan politisasi dan tidak mampu mengatasi akar masalah seperti belum meratanya pembangunan pascakonflik dan kekosongan kepemimpinan pemuda.

Akar Masalah Konflik Horizontal di Aceh: Kesenjangan dan Vakum Kepemimpinan

Analisis terhadap insiden di Pidie dan Aceh Utara mengungkap bahwa konflik horizontal Aceh tidak hanya dipicu oleh afiliasi politik, tetapi juga oleh faktor struktural yang lebih dalam. Tiga pemicu utama yang teridentifikasi adalah:

  • Kesenjangan pembangunan pascakonflik: Distribusi sumber daya ekonomi dan infrastruktur yang tidak merata antar wilayah, terutama antara daerah basis GAM dan non-GAM, menciptakan kecemburuan sosial yang mudah dipolitisasi.
  • Kekosongan kepemimpinan pemuda: Minimnya regenerasi kepemimpinan di desa-desa membuat mantan kombatan GAM mendominasi struktur lokal, sementara generasi muda merasa tidak memiliki saluran aspirasi yang sah.
  • Politisasi identitas: Partai politik lokal menggunakan isu etnis dan sejarah konflik untuk memobilisasi dukungan, sehingga memperkuat polarisasi antara kelompok yang terafiliasi GAM dan masyarakat umum.

Faktor-faktor ini saling terkait dan menunjukkan bahwa rekonsiliasi Aceh masih bersifat permukaan, tanpa menyentuh transformasi ekonomi dan sosial yang inklusif. FRA yang hanya mengandalkan 34 fasilitator desa tidak akan cukup tanpa dukungan kebijakan yang sistemik.

Rekomendasi Kebijakan: Integrasi FRA ke Struktur Pemerintahan

Untuk mengatasi kerentanan FRA, langkah strategis yang harus diambil oleh pengambil kebijakan adalah integrasi forum ini ke dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) tingkat kabupaten/kota. Langkah ini akan memberikan legitimasi hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas. Selain itu, beberapa rekomendasi konkret meliputi:

  • Penguatan regulasi: Peraturan Gubernur atau Qanun yang mengikat eksistensi FRA, lengkap dengan sanksi bagi politisasi oleh aktor tertentu.
  • Perluasan kapasitas fasilitator: Pelatihan tidak hanya fokus pada mediasi, tetapi juga pada identifikasi dini konflik horizontal dan pembangunan ekonomi desa.
  • Program regenerasi pemuda: Pemberdayaan kepemimpinan pemuda di tingkat desa melalui pelatihan kewirausahaan dan forum dialog antargenerasi, sehingga mengurangi kekosongan yang dimanfaatkan oleh aktor politik.

Pendekatan kultural berbasis syariat dan adat tetap penting sebagai jembatan komunikasi, namun harus dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan wewenang oleh tokoh lokal. Tanpa langkah-langkah ini, FRA berisiko menjadi alat politisasi yang justru memperkuat konflik horizontal baru di Aceh.