Pascabentrokan di Setokok, Batam, yang mengguncang stabilitas keamanan regional, Polresta Tanjungpinang bersama Persatuan Keluarga Flores Provinsi Kepri bergerak cepat dengan menggelar pertemuan komunikasi dan mitigasi pada 15 September 2026. Langkah ini merupakan respons preventif yang tepat untuk mencegah pencegahan eskalasi konflik yang berpotensi meluas ke wilayah lain atau melibatkan kelompok identitas berdasarkan asal daerah. Konflik horizontal yang dipicu oleh kesalahpahaman antarwarga ini menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan sosial di daerah yang heterogen seperti Kepri, sehingga diperlukan intervensi yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak.

Akar Masalah dan Dinamika Pasca-Konflik

Analisis atas insiden ini mengungkap bahwa akar potensi eskalasi terletak pada kesalahpahaman dan provokasi yang dapat memanfaatkan sentimen kesukuan atau kedaerahan pasca suatu peristiwa kekerasan. Dalam dinamika pasca-konflik, masyarakat sering kali dihadapkan pada kerentanan informasi hoaks yang menyebar cepat melalui media sosial, memperkuat solidaritas kelompok yang sempit, dan memicu ketegangan baru. Faktor-faktor yang memperberat situasi antara lain:

  • Kurangnya saluran komunikasi antar kelompok yang efektif, terutama di daerah dengan populasi multietnis.
  • Beredarnya narasi provokatif yang mengaitkan identitas etnis atau daerah dengan tindakan kriminal.
  • Minimnya literasi digital dan media di kalangan masyarakat untuk menyaring informasi.
  • Keterbatasan forum dialog formal yang dapat menjembatani perbedaan dan meredam ketegangan.

Solusi Struktural dan Kultural untuk Memperkuat Ketahanan Sosial

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kasat Intelkam ini, pihak kepolisian dan tokoh masyarakat Flores Kepri berhasil menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga ketenangan dan menyerahkan proses hukum kepada aparat. Solusi yang ditawarkan bersifat struktural dan kultural untuk memperkuat ketahanan sosial di Kepri. Secara struktural, forum komunikasi lintas etnik dan asal daerah seperti ini harus dilembagakan dan diadakan secara berkala, tidak hanya saat krisis. Hal ini sejalan dengan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya dialog berkelanjutan sebagai instrumen pencegahan konflik. Secara kultural, penguatan nilai kebangsaan melalui pendidikan multikultural di sekolah dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun imunitas sosial terhadap provokasi. Kampanye empat pilar kebangsaan dan penonjolan kontribusi positif semua kelompok dalam membangun Kepri harus terus digalakkan untuk menciptakan iklim sosial yang inklusif.

Sebagai rekomendasi kebijakan konkret, pengambil keputusan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten perlu: (1) mengalokasikan anggaran khusus untuk program dialog lintas kelompok dan pelatihan mediasi konflik; (2) membentuk satuan tugas pemantauan media sosial yang bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk mencegah penyebaran hoaks; dan (3) mengintegrasikan kurikulum multikultural dalam pendidikan formal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pencegahan eskalasi dapat dilakukan secara sistematis, serta ketahanan sosial di Kepri semakin kokoh menghadapi potensi konflik di masa depan.