Panglima TNI: Penyelesaian Konflik Papua Tidak Cukup Oleh TNI Saja, Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Jakarta, Pilar-Resolusi — Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai penyelesaian konflik Papua yang tidak bisa hanya mengandalkan operasi militer menjadi titik balik penting dalam strategi nasional. Di tengah eskalasi ketegangan yang menelan korban sipil, pengakuan ini menegaskan bahwa dimensi politik, sejarah, ekonomi, hingga sosial-budaya di Papua saling bertaut erat, sehingga pendekatan keamanan semata berisiko melahirkan konflik horizontal baru. Kehadiran kelompok sipil bersenjata dan ketidakmerataan pembangunan semakin memperumit peta konflik di Bumi Cenderawasih, menuntut kolaborasi semua pihak lintas sektoral untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

Mengurai Akar Konflik: Dari Dimensi Sejarah hingga Kesejahteraan

Konflik Papua tidak lahir dari ruang hampa. Akar historis yang panjang, mulai dari integrasi politik hingga isu hak asasi manusia, masih menyisakan luka yang belum tuntas. Secara ekonomi, kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pegunungan, serta minimnya akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi lahan subur bagi keresahan sosial. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Papua masih jauh di atas rata-rata nasional, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memicu sentimen. Di sisi lain, kebijakan otonomi khusus yang semestinya menjadi instrumen percepatan pembangunan belum berjalan optimal di lapangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

• Pemicu politik dan historis: Persepsi ketidakadilan atas integrasi dan penanganan masa lalu yang belum selesai.
• Kesenjangan ekonomi dan pembangunan: minimnya infrastruktur dasar, lapangan kerja, dan distribusi anggaran yang belum merata.
• Konflik horizontal akar rumput: persaingan antarkelompok masyarakat dalam akses sumber daya, serta gesekan antara pendukung dan penentang integrasi.
• Lemahnya tata kelola pelayanan publik: keterbatasan tenaga medis, guru, dan administrasi di daerah terpencil.

Jalan Keluar: Kolaborasi Lintas Lembaga dan Pendekatan Kesejahteraan

Pengakuan Panglima TNI mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik menuju keamanan manusia. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas, serta kementerian teknis seperti Kemenkes dan Kemendikbud menjadi keniscayaan. Namun, kolaborasi tersebut tidak boleh berhenti di tingkat elite; peran aktif masyarakat sipil dan tokoh adat sangat krusial untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan kesejahteraan harus diprioritaskan, di mana operasi teritorial yang dilakukan TNI diintegrasikan dengan program pembangunan berkelanjutan, guna memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua secara inklusif.

Rekomendasi kebijakan konkret yang dapat segera diimplementasikan meliputi: pertama, pembentukan satuan tugas terpadu (task force) di tingkat nasional dan daerah yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk menangani isu keamanan dan pembangunan secara simultan. Kedua, alokasi anggaran khusus yang memadai untuk program community-based development yang berbasis pada prioritas lokal, seperti penguatan pendidikan vokasi dan layanan kesehatan bergerak. Ketiga, revitalisasi pendekatan pertahanan total berlandaskan kesejahteraan rakyat, di mana keamanan dicapai melalui keadilan sosial, bukan hanya kekuatan fisik. Dengan sinergi lintas sektoral ini, diharapkan konflik Papua dapat diredam secara efektif, sekaligus membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan di Indonesia Timur.

Bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Bappenas, langkah yang perlu diambil adalah segera merumuskan payung hukum yang memperkuat mandat satuan tugas terpadu tersebut, lengkap dengan indikator keberhasilan yang terukur. Evaluasi berkala harus dilakukan melalui sudut pandang kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, bukan semata tingkat keamanan. Hanya dengan komitmen dan kolaborasi seluruh elemen bangsa, strategi nasional yang humanis dan efektif untuk Papua dapat terwujud.