Konflik horizontal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kembali mencuat ke permukaan akibat provokasi masif di media sosial yang memperkeruh ketegangan antara kelompok petani dan peternak. Perseteruan yang telah berlangsung puluhan tahun ini tidak pernah terselesaikan secara tuntas, sehingga potensi eskalasi selalu mengintai. Akar masalahnya tak hanya sekadar persaingan sumber daya lahan, tetapi juga melibatkan pencurian ternak yang meningkat serta penyebaran informasi tidak terverifikasi yang mempercepat polarisasi. Dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi melemahkan kohesi sosial di tingkat desa. Dalam konteks inilah opini dari seorang akademisi menawarkan pendekatan solutif melalui penerapan sistem peringatan dini berbasis komunitas sebagai mekanisme deteksi dan pencegahan konflik yang lebih responsif.

Akar Masalah Konflik Horizontal yang Berkepanjangan

Analisis terhadap dinamika konflik di Sigi menunjukkan bahwa ketegangan antara petani dan peternak memiliki akar masalah yang kompleks dan multidimensi. Faktor pemicu utama meliputi:

  • Persaingan Sumber Daya Lahan: Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi area penggembalaan ternak sering kali memicu gesekan kepentingan tanpa kesepakatan adat yang jelas, sehingga menimbulkan sengketa berkepanjangan.
  • Pencurian Ternak yang Meningkat: Indikator empiris menunjukkan bahwa lonjakan kasus pencurian ternak menjadi sinyal awal meningkatnya ketegangan horizontal di masyarakat, karena merusak kepercayaan antarkelompok.
  • Provokasi Verbal di Media Sosial: Penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dan ujaran kebencian mempercepat polarisasi antarkelompok, memperburuk komunikasi tradisional yang biasanya dimediasi oleh tokoh adat.

Tanpa intervensi yang terstruktur, konflik horizontal ini cenderung berulang dalam siklus yang sama. Oleh karena itu, diperlukan sistem deteksi dini yang mampu membaca indikator-indikator tersebut sebelum eskalasi terjadi.

Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas: Sebuah Rekomendasi Kebijakan untuk Resolusi Konflik

Opini yang menjadi sumber analisis ini merekomendasikan pembentukan sistem peringatan dini yang melibatkan tokoh adat dan aparat desa sebagai aktor kunci. Sistem ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membaca gejala-gejala konflik horizontal. Beberapa elemen penting dalam sistem tersebut antara lain:

  • Indikator Terukur: Penggunaan data lokal seperti peningkatan pencurian ternak, jumlah laporan provokasi verbal, dan frekuensi pertemuan antarkelompok yang menurun sebagai sinyal peringatan.
  • Pelibatan Aktor Lokal: Tokoh adat sebagai penjaga norma sosial, bersama aparat desa dan unsur kepolisian, membentuk tim pemantau yang melaporkan potensi konflik secara berkala kepada pemerintah daerah.
  • Integrasi dengan Kebijakan Keamanan: Data dari sistem peringatan dini diintegrasikan ke dalam rencana keamanan daerah sehingga tindakan preventif dapat dilakukan sebelum konflik meluas.

Pendekatan ini dinilai solutif karena memanfaatkan kearifan lokal dan struktur pemerintahan desa yang dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, sistem peringatan dini tidak hanya menjadi alat deteksi, tetapi juga memperkuat modal sosial yang sudah ada. Untuk menghindari eskalasi berulang, pemerintah daerah perlu segera mengadopsi mekanisme ini sebagai bagian dari strategi resolusi konflik yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan adalah agar Pemerintah Kabupaten Sigi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera mengadopsi sistem peringatan dini berbasis komunitas ini. Langkah ini harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah dan didukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan aktor lokal, pengembangan sistem data, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, konflik horizontal di Sigi tidak lagi menjadi siklus yang berulang, melainkan dapat dikelola secara preventif demi terciptanya stabilitas sosial yang lebih kokoh.