Sengketa tanah adat di Sulawesi Tengah telah berkembang menjadi konflik horizontal struktural yang kompleks, menciptakan polarisasi yang signifikan antar keluarga dan desa. Konflik ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi berbasis komunal, tetapi juga meningkatkan risiko disintegrasi sosial dan menghambat pembangunan lokal. Pendekatan hukum formal yang sering menjadi solusi utama menunjukkan tingkat keberlanjutan rendah dan sering memicu sengketa lanjutan, akibat mismatch mendasar antara logika hukum negara dan dinamika nilai adat lokal sebagai akar masalah.

Analisis Kegagalan Pendekatan Formal dan Potensi Lanskap Adat

Keberlanjutan resolusi konflik tanah adat di Sulawesi Tengah melalui jalur hukum formal mengalami defisit pada tiga dimensi utama, yang mengerdilkan potensi penyelesaian efektif:

  • Kontekstualisasi: Proses hukum bersifat abstrak dan terstandardisasi, kurang sensitif terhadap kompleksitas hubungan sosial dan nilai-nilai adat yang melekat pada sengketa.
  • Legitimasi: Keputusan pengadilan yang sah secara hukum sering tidak diterima secara sosial karena dianggap mengabaikan prinsip keseimbangan dan keadilan menurut perspektif komunitas.
  • Keberlanjutan: Resolusi yang tidak berakar pada pemahaman lokal rentan terhadap pelanggaran atau memicu konflik baru.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian adat seperti momuntu atau musyawarah adat yang hidup dalam masyarakat Sulawesi Tengah menawarkan prinsip esensial untuk resolusi berkelanjutan, namun mengalami marginalisasi. Mekanisme budaya ini secara intrinsik berfokus pada restorasi hubungan sosial, dibangun melalui legitimasi komunal berbasis konsensus, dan mampu melakukan kontekstualisasi konflik dengan mempertimbangkan sejarah hubungan antar pihak serta nilai-nilai leluhur yang tidak tertulis.

Model Integratif Mediasi Berbasis Budaya sebagai Solusi Kebijakan

Untuk mengatasi kesenjangan antara sistem formal dan lokal dalam penyelesaian konflik di Sulawesi, diperlukan pengembangan dan institusionalisasi model mediasi integratif berbasis budaya. Model ini tidak menggantikan hukum negara dengan hukum adat, tetapi membangun kerangka kerja sinergis yang memperkuat kapasitas resolusi konflik secara keseluruhan melalui konsep co-creation proses mediasi. Konsep ini melibatkan aktor negara dan aktor adat secara setara, menghasilkan kesepakatan yang sah secara hukum sekaligus legitimate di mata masyarakat, mengusung pendekatan hybrid justice. Implementasi memerlukan tiga komponen utama untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan:

  • Mediator Hybrid: Tim yang terdiri dari aparat pemerintah (camat, penyuluh hukum) dan tokoh adat yang mendapatkan pelatihan teknis mediasi dan pemahaman lintas sistem.
  • Protokol Bersama: Penetapan Peraturan Bersama atau Nota Kesepahaman antara pemerintah kabupaten dan lembaga adat yang mengatur tahapan mediasi, pengakuan hasil, dan mekanisme eksekusi.
  • Dokumentasi dan Pengakuan: Hasil mediasi adat yang difasilitasi tim hybrid diformalkan dan mendapat pengakuan sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik yang dapat diintegrasikan dengan sistem hukum formal.

Rekomendasi kebijakan konkret untuk pengambil keputusan di Sulawesi Tengah adalah membentuk pilot project atau unit tugas khusus di tingkat kabupaten yang bertugas mengembangkan dan menerapkan model mediasi berbasis budaya ini. Unit ini harus diberikan mandat untuk menyusun protokol bersama, melatih mediator hybrid, dan memonitor serta mendokumentasikan proses penyelesaian konflik sebagai basis untuk pengembangan kebijakan yang lebih luas dan sistematis di tingkat provinsi.