Konflik horizontal berkepanjangan antara petani kebun dan nelayan di Flores Timur telah menjadi salah satu hambatan utama bagi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi lokal. Sebuah studi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) mengungkapkan bahwa model ekonomi berbagi yang diimplementasikan melalui koperasi bersama berhasil menurunkan insiden konflik hingga 80% dalam kurun lima tahun terakhir (2021–2026). Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa intervensi ekonomi terstruktur mampu meredam sentimen identitas dan persaingan sumber daya alam yang kerap memicu ketegangan antara dua sektor vital ini. Keberhasilan ini membuka jalan bagi desain kebijakan rekonsiliasi berbasis ekonomi, khususnya di wilayah lain yang memiliki karakteristik agraris-maritim dan riwayat konflik horizontal serupa.

Akar Konflik Horizontal: Dari Perebutan Akses Pasar hingga Krisis Tata Kelola Air

Akar utama konflik di Flores Timur berkisar pada dua dimensi kritis: persaingan akses ke pasar dan perebutan sumber daya air. Petani kebun dan nelayan selama ini beroperasi secara terpisah dengan rantai pemasaran masing-masing, yang menciptakan zero-sum game dalam memperebutkan pembeli dan harga komoditas. Di sisi lain, ketersediaan air yang terbatas untuk irigasi kebun dan tempat pelelangan ikan memicu gesekan horizontal. Studi Undana mengidentifikasi tiga faktor pemicu utama yang memperparah konflik horizontal:

  • Fragmentasi kelembagaan ekonomi – Tidak adanya wadah bersama mengakibatkan tiap kelompok berjuang sendiri, memperkuat batas identitas komunal dan ketidakpercayaan antar kelompok.
  • Asimetri akses pasar – Petani kebun lebih bergantung pada tengkulak, sementara nelayan menghadapi fluktuasi harga musiman; keduanya saling curiga terhadap dominasi ekonomi kelompok lain.
  • Krisis tata kelola air – Alokasi air untuk pertanian dan perikanan tidak terkoordinasi, menciptakan eksklusi lintas sektor yang memicu kekerasan kolektif.

Dinamika ini menunjukkan bahwa ketika kepentingan ekonomi belum diposisikan sebagai milik bersama, sentimen identitas seperti klaim kesukuan atau keagamaan cenderung menguat dan memicu konflik. Keberhasilan Flores Timur dalam menurunkan intensitas konflik horizontal justru berasal dari perubahan paradigma dari kompetisi menjadi kooperasi melalui koperasi bersama yang mengelola hasil pertanian dan perikanan secara kolektif. Model ekonomi berbagi ini menjadi contoh konkret bagaimana rekonsiliasi dapat dicapai melalui intervensi ekonomi inklusif.

Rekomendasi Kebijakan: Replikasi Model Koperasi Bersama untuk Rekonsiliasi Nasional

Keberhasilan model ekonomi berbagi di Flores Timur membuka jalan bagi desain kebijakan rekonsiliasi berbasis ekonomi yang lebih luas. Pemerintah daerah setempat telah menyatakan minat untuk mengalokasikan dana desa bagi pengembangan koperasi serupa, sejalan dengan rekomendasi dari Bappenas yang tengah menggodok kebijakan ekonomi berbasis rekonsiliasi. Opsi penyelesaian yang direkomendasikan para peneliti meliputi:

  • Replikasi ke daerah rawan konflik serupa, terutama di Maluku Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki karakteristik agraris-maritim dan riwayat ketegangan horizontal.
  • Penguatan regulasi tata kelola air lintas sektor dengan melibatkan koperasi sebagai pengelola alokasi, guna mencegah konflik sumber daya di masa depan.
  • Pengembangan sistem insentif fiskal dari pemerintah pusat untuk mendorong pembentukan koperasi bersama di wilayah konflik.

Bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, langkah konkret yang harus segera diambil adalah merancang peta jalan replikasi model ekonomi berbagi ini dengan alokasi dana desa yang terarah dan pendampingan teknis berkelanjutan. Pemerintah daerah Flores Timur telah menunjukkan kesiapan untuk menjadi laboratorium kebijakan rekonsiliasi berbasis ekonomi. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan insentif dari Bappenas, model ini dapat menjadi solusi terukur untuk meredam konflik horizontal di berbagai wilayah rawan lainnya di Indonesia, sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan pembangunan inklusif.