Ketegangan antarsuku antara masyarakat Tidung dan Batak di Malinau pada Juli 2026 berawal dari komentar di media sosial TikTok yang dianggap menghina suku Tidung. Komentar tersebut dengan cepat menyebar melalui grup WhatsApp lintas wilayah, memicu kemarahan massal yang berpotensi berkembang menjadi konflik fisik, ditandai dengan mobilisasi massa dan ancaman dari luar kota. Akar masalahnya terletak pada kecepatan dan kerentanan penyebaran informasi di media sosial yang memicu sentimen kelompok, diperparah oleh rendahnya literasi digital dan penghargaan terhadap keberagaman di wilayah multietnik. Dinamika konflik menunjukkan pergeseran dari kemarahan massa yang hampir berujung pada kekerasan jalanan menuju resolusi berbasis lembaga. Puncak ketegangan diredam sementara oleh intervensi penegak hukum dengan menahan pelapor, namun penyelesaian tuntas justru ditempuh di luar jalur hukum formal. Kedua belah pihak, difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Tidung dan Paguyuban Keluarga Batak Malinau (KKBM), sepakat menyelesaikan kasus melalui Sidang Adat Tidung, mekanisme restorative justice yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Solusi konkret yang diterapkan adalah penerapan sanksi adat berupa denda dan hewan ternak, diikuti permintaan maaf terbuka di Balai Adat. Model ini efektif karena mengembalikan otoritas penyelesaian konflik pada institusi lokal yang diakui, memulihkan harga diri korban kolektif, dan memberikan efek jera pada pelaku individu. Untuk pencegahan, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang menguatkan peran lembaga adat dalam mediasi konflik horizontal, disertai program literasi media sosial dan penguatan forum lintas etnis guna membangun imunitas sosial terhadap provokasi digital di daerah rawan.