Konflik horizontal di Adonara, Kabupaten Flores Timur, telah menyajikan tantangan multidimensi bagi upaya penegakan HAM dan pemulihan stabilitas sosial. Dampaknya meluas, mengganggu kohesi komunitas adat, menghambat pembangunan ekonomi lokal, dan menguji efektivitas pendekatan hukum nasional yang selama ini diterapkan. Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengedepankan pendekatan budaya sebagai solusi inti bukan sekadar respons, melainkan kritik sistematis terhadap paradigma resolusi konflik yang terlalu legal-formal dan seringkali gagal menyentuh akar sosiologis perseteruan.

Analisis Kelemahan Pendekatan Legal-Formal dan Potensi Kearifan Lokal

Dinamika konflik di masyarakat adat seperti di Flores Timur bersifat unik dan kompleks. Sengketa seringkali berakar pada persoalan historis, klaim spiritual terhadap tanah, dan jalinan hubungan kekerabatan yang rumit. Pendekatan hukum yang bersifat retributif dan individual, tanpa diiringi proses rekonsiliasi komunal, berpotensi memperdalam dendam dan memecah-belah struktur sosial yang sudah rapuh. Mediasi adat dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal menawarkan solusi yang lebih holistik. Pelibatan tokoh adat yang dihormati dapat membangun komitmen perdamaian yang berkelanjutan dan diterima secara legitimasi di tingkat lokal, karena menyelesaikan konflik sekaligus memperbaiki relasi sosial yang rusak.

Strategi Integratif: Mensinergikan Kerangka HAM, Budaya, dan Hukum Nasional

Untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tunggal, diperlukan strategi kebijakan yang integratif. Sinergi antara mekanisme adat yang hidup dan kerangka hukum nasional merupakan kunci menciptakan resolusi yang adil, legitim, dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret dapat dirumuskan melalui pemetaan komprehensif terhadap faktor pemicu dan peta aktor konflik di Adonara, yang meliputi:

  • Faktor Historis-Spiritual: Sengketa tanah yang berkaitan dengan leluhur dan identitas kultural.
  • Faktor Sosial-Ekonomi: Persaingan akses terhadap sumber daya alam yang terbatas.
  • Faktor Kelembagaan: Lemahnya peran institusi adat dalam hierarki penyelesaian sengketa formal.
  • Aktor Kunci: Tokoh adat, pemimpin agama, perangkat desa, serta aparat penegak hukum.
Berdasarkan pemetaan ini, rekomendasi kebijakan dapat diformulasikan secara lebih terarah.

Rekomendasi kebijakan berikut dirancang untuk diadopsi oleh pemerintah daerah, kementerian terkait (HAM, Desa, Sosial), serta pemangku kepentingan lokal:

  • Membentuk Tim Mediasi Konflik Multidisiplin: Tim yang beranggotakan ahli antropologi, tokoh adat terpercaya, perwakilan Kemenkumham, dan pemerintah daerah untuk merancang dan menerapkan protokol penyelesaian konflik yang mengintegrasikan pendekatan budaya dan prinsip-prinsip HAM.
  • Melakukan Harmonisasi Regulasi: Mengintegrasikan mekanisme mediasi adat yang sah dan diakui komunitas ke dalam Peraturan Daerah atau Qanun sebagai pelengkap (complement) sistem hukum nasional, dengan tetap menjamin prinsip keadilan dan non-diskriminasi.
  • Melaksanakan Program Revitalisasi dan Pendidikan Konflik: Mendokumentasikan serta merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya dan penyelesaian sengketa, lalu mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan konflik bagi komunitas dan aparat pemerintah daerah.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Dana abadi untuk resolusi konflik berbasis komunitas perlu dialokasikan, sementara kapasitas mediator adat dan aparat pemerintah harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan. Langkah akhir yang krusial adalah membentuk sistem monitoring dan evaluasi independen untuk mengukur efektivitas pendekatan integratif ini dalam memulihkan perdamaian, mencegah kekerasan berulang, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Adonara dalam jangka panjang.