Konflik horizontal di Indonesia, yang kerap dipicu oleh ketegangan antarkelompok etnis, agama, dan sosial, telah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan di berbagai daerah. Tanpa data terukur yang mampu mendeteksi gejolak di akar rumput, upaya pencegahan selama ini bersifat reaktif. Badan Pusat Statistik (BPS) merespons kebutuhan ini dengan merancang Indeks Kerukunan Sosial (IKS), sebuah alat diagnostik untuk memetakan hubungan sosial antarkelompok secara empiris. Inisiatif ini bertujuan menggeser paradigma dari respons berdasarkan anekdot menuju evidence-based policy dalam membangun perdamaian, mengingat tanpa instrumen seperti IKS, kebijakan pencegahan konflik hanya akan berjalan tanpa arah struktural.

Analisis Akar Masalah: Ketiadaan Data Terukur dalam Pencegahan Konflik Horizontal

Pengembangan IKS tidak lepas dari tantangan metodologis yang kompleks. Indikator-indikator valid harus dirumuskan untuk mencerminkan kondisi riil kerukunan sosial di lapangan. Berdasarkan kajian BPS, beberapa indikator kunci meliputi:

  • Frekuensi interaksi sosial lintas kelompok, yang mengukur seberapa sering individu dari latar belakang berbeda berinteraksi dalam aktivitas sehari-hari.
  • Persepsi terhadap keadilan, terutama dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik.
  • Tingkat partisipasi dalam kegiatan bersama, seperti gotong royong atau forum warga.

Namun, akurasi IKS bergantung pada kemampuan mengumpulkan data secara berkala hingga tingkat desa. Saat ini, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarpemerintah daerah menjadi hambatan utama. Banyak daerah belum memiliki infrastruktur teknis untuk menjalankan survei secara konsisten, sehingga potensi IKS sebagai sistem peringatan dini belum optimal. Akibatnya, sinyal kerentanan sosial sering terlewat hingga ketegangan meningkat menjadi konflik terbuka, mengungkapkan akar kegagalan pencegahan konflik yang bukan semata kurangnya kemauan politik, melainkan infrastruktur data yang belum terintegrasi dengan sistem respons cepat.

Rekomendasi Kebijakan: Integrasi IKS dalam Perencanaan dan Respons Konflik

Jika IKS dirancang dengan indikator yang valid dan dikelola secara berkelanjutan, indeks ini mampu berfungsi sebagai alat diagnostik yang penting. Ketika skor toleransi atau kepercayaan menunjukkan tren penurunan, IKS dapat memberikan sinyal bagi pengambil kebijakan untuk segera melakukan intervensi, seperti program dialog lintas kelompok atau rekonsiliasi lokal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan teknis menjadi prasyarat agar IKS tidak hanya menjadi dokumen tanpa dampak. Berikut langkah-langkah implementatif yang direkomendasikan:

  • Integrasi ke dalam Sistem Perencanaan Daerah: Skor IKS harus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Daerah dengan indeks rendah perlu diprioritaskan untuk program pemberdayaan dan dialog lintas kelompok, serta alokasi anggaran khusus untuk program kerukunan.
  • Transparansi Data untuk Akademisi dan Masyarakat Sipil: Data IKS perlu dibuka untuk publik guna mendorong riset dan partisipasi dalam deteksi dini, sehingga sinyal kerentanan dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif.

Tanpa integrasi yang sistematis, IKS akan kehilangan potensinya sebagai alat transformatif. Kepada pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah, rekomendasi konkretnya adalah: prioritaskan alokasi anggaran untuk pelatihan teknis enumerator di desa-desa rawan konflik, serta tetapkan skor IKS sebagai acuan wajib dalam evaluasi kinerja kepala daerah dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan langkah ini, pencegahan konflik dapat beralih dari pola reaktif menuju manajemen berbasis bukti yang lebih efektif dan berkelanjutan.