Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kurikulum Pendidikan Perdamaian yang akan diujicobakan di 100 SMA di daerah rawan konflik seperti Ambon, Poso, Sambas, dan Jayawijaya. Kurikulum ini mengajarkan keterampilan negosiasi, empati lintas budaya, dan sejarah konflik dengan pendekatan kritis. Akar masalah konflik horizontal di kalangan remaja sering dipicu oleh perbedaan identitas yang dibesar-besarkan dan kurangnya pemahaman akan keberagaman. Dinamika di sekolah menunjukkan adanya segregasi informal antar kelompok etnis. Opsi penyelesaian melalui pendidikan dianggap paling efektif jangka panjang karena menyasar generasi penerus. Kurikulum ini juga dilengkapi dengan pelatihan guru dalam manajemen konflik kelas dan pembentukan klub perdamaian siswa.