Menteri Dalam Negeri meresmikan Program Desa Damai yang menyasar 50 desa di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur yang teridentifikasi sebagai titik rawan konflik horizontal. Program ini mengintegrasikan pendekatan kearifan lokal, mediasi berbasis komunitas, dan bantuan ekonomi produktif untuk mengurangi ketegangan antar kelompok etnis dan agama. Akar masalah konflik di wilayah ini meliputi kesenjangan ekonomi, perebutan sumber daya alam, dan lemahnya penegakan hukum. Dinamika konflik sering dipicu oleh isu tanah dan distribusi bantuan sosial yang tidak merata. Opsi penyelesaian yang ditawarkan meliputi pembentukan forum musyawarah desa, pelatihan mediasi bagi tokoh adat, dan pengawasan partisipatif terhadap program pembangunan. Program ini diharapkan dapat menjadi model replikasi di daerah lain dengan karakteristik konflik serupa.