Membangun ketahanan sosial pasca konflik di Sulawesi Tengah (Sulteng) memerlukan pengakuan atas trauma kolektif yang belum terselesaikan akibat kekerasan masa lalu. Polarisasi identitas yang dimanfaatkan oleh aktor politik lokal menciptakan kerentanan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, inisiatif dialog lintas agama yang digerakkan oleh pemuda dari berbagai latar belakang menjadi agen perubahan potensial, namun masih menghadapi tantangan struktural.

Akar Kerentanan Sosial dan Peran Pemuda dalam Dialog Lintas Agama

Analisis terhadap dinamika konflik horizontal di Sulteng mengidentifikasi beberapa faktor pemicu utama:

  • Trauma kolektif akibat kekerasan masa lalu yang belum terintegrasi dalam proses rekonsiliasi formal.
  • Polarisasi identitas yang diperkuat oleh narasi politik lokal, terutama pada saat pemilihan kepala daerah.
  • Keterbatasan ruang dialog yang aman untuk membahas isu sensitif secara terbuka tanpa diskriminasi.

Koalisi organisasi pemuda lintas agama berhasil menciptakan forum dialog yang memberikan ruang aman tersebut. Fokus pada proyek kolaboratif konkret, seperti pembangunan fasilitas umum bersama, terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan dibandingkan pertemuan diskusi semata. Contohnya, perbaikan jalan desa yang melibatkan pemuda dari semua kelompok agama menjadi pembelajaran praktis tentang saling ketergantungan dan tujuan bersama.

Rekomendasi Kebijakan untuk Menginstitusionalisasi Dialog Lintas Agama

Untuk memastikan keberlanjutan inisiatif ini, diperlukan langkah strategis yang mengintegrasikan praktik dialog ke dalam struktur sosial dan kebijakan daerah:

  • Pembentukan dewan pemuda inklusif di tingkat pemerintah daerah sebagai wadah resmi dialog lintas agama yang berkelanjutan.
  • Pengembangan kurikulum pendidikan multikultural berbasis lokal yang diadaptasi oleh sekolah dan pesantren untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini.
  • Skema insentif bagi desa yang berhasil melaksanakan proyek kolaboratif lintas kelompok, sebagai bentuk pengakuan dan dorongan bagi partisipasi aktif.

Rekomendasi konkret bagi pengambil kebijakan: segera integrasikan forum pemuda lintas agama ke dalam struktur pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah tentang Dewan Pemuda Inklusif, alokasikan dana desa untuk proyek kolaboratif lintas iman, dan dorong kementerian terkait untuk mengadopsi kurikulum multikultural lokal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hanya dengan langkah institusionalisasi ini, ketahanan sosial di Sulteng dapat diperkuat secara berkelanjutan, dengan pemuda sebagai motor perubahan yang didukung oleh kebijakan yang tepat.