Konflik horizontal yang melanda dua kelompok warga di Kabupaten Tolikara, Papua, selama tiga pekan terakhir berhasil dihentikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, TNI-Polri, dan tokoh adat setempat. Kesepakatan damai yang ditandatangani para pihak pada pekan ini tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga membuka jalan bagi rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di wilayah yang kerap diwarnai ketegangan komunal. Dengan skala dampak yang meluas hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di beberapa distrik, konflik ini menjadi pengingat betapa rentannya harmoni sosial di daerah rawan seperti Papua.

Analisis Akar Masalah Konflik Horizontal di Tolikara

Berdasarkan laporan lapangan, konflik dipicu oleh dua faktor utama yang saling terkait. Pertama, sengketa lahan ulayat yang belum memiliki batas jelas secara administratif dan kultural. Kedua, perbedaan keyakinan antara kelompok warga yang kemudian diinterseksi dengan sentimen identitas dan sejarah ketegangan antar komunitas. Dinamika ini diperparah oleh minimnya dialog interkomunitas yang konstruktif dalam menyelesaikan perbedaan. Kondisi serupa sering menjadi cikal bakal konflik horizontal di Papua, terutama ketika mekanisme penyelesaian adat tidak berfungsi optimal.

  • Sengketa lahan ulayat: Ketidakjelasan batas tanah adat yang diwariskan turun-temurun menimbulkan klaim ganda dan memicu bentrokan fisik.
  • Perbedaan keyakinan: Sentimen agama dan kepercayaan lokal diperkeruh oleh provokasi aktor non-negara yang memanfaatkan celah identitas.
  • Kurangnya dialog komunitas: Tidak adanya forum rutin antar kelompok untuk membahas isu-isu sensitif, sehingga eskalasi cepat terjadi tanpa penengahan preventif.

Rekomendasi Kebijakan untuk Resolusi Berkelanjutan

Mediasi kali ini menghasilkan sejumlah opsi penyelesaian yang solutif, antara lain pembentukan forum bersama untuk menyelesaikan sengketa lahan, penguatan lembaga adat sebagai mediator permanen, dan program rekonsiliasi berbasis budaya yang melibatkan tokoh pemuda dan perempuan. Opsi-opsi ini perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah agar tidak bersifat ad hoc. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan Majelis Rakyat Papua harus segera menetapkan mekanisme pengelolaan konflik yang terstruktur.

Sejalan dengan semangat resolusi konflik yang berkelanjutan, pengambil keputusan di tingkat provinsi dan nasional disarankan untuk: (1) mengeluarkan peraturan daerah tentang tata batas lahan ulayat yang melibatkan verifikasi tokoh adat; (2) mengalokasikan dana desa untuk program dialog antarkelompok berbasis kearifan lokal; serta (3) membentuk satuan tugas pemantauan konflik horizontal di setiap kabupaten rawan di Papua. Kesepakatan damai di Tolikara dapat menjadi model jika diikuti dengan implementasi kebijakan yang konsisten dan partisipatif.