Konflik horizontal di Poso yang berakar dari perbedaan agama dan perebutan sumber daya ekonomi kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah daerah bersama FKUB dan tokoh masyarakat menggelar mediasi intensif di aula kantor bupati. Akar masalah terletak pada distribusi lahan perkebunan yang tidak merata dan sentimen keagamaan yang dibangun oleh kelompok garis keras. Dinamika konflik menunjukkan adanya polarisasi yang dalam antar komunitas, namun mediasi berhasil merumuskan 10 poin kesepakatan bersama. Solusi yang ditawarkan meliputi pembentukan tim pengawas bersama, program ekonomi inklusif berbasis koperasi, serta penguatan peran pemuda lintas iman sebagai agen perdamaian. Rekomendasi kebijakan: diperlukan penguatan kapasitas mediator lokal dan pendanaan berkelanjutan untuk program rekonsiliasi.