Ketegangan horizontal antara komunitas Islam dan Kristen di Ambon yang sempat meningkat akibat provokasi bermuatan SARA di media sosial kini berhasil diredakan melalui mediasi intensif yang difasilitasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Pemerintah Kota Ambon. Konflik ini, yang berpotensi meluas ke skala yang lebih besar, menunjukkan kerentanan kerukunan umat beragama di wilayah pasca-konflik. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Akar Masalah Konflik: Literasi Digital dan Sentimen Identitas

Analisis terhadap akar masalah menunjukkan bahwa konflik horizontal di Ambon dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menyebabkan informasi provokatif dengan cepat menyebar dan dipercaya tanpa verifikasi. Kedua, sentimen identitas berbasis agama yang masih mengakar kuat, yang kerap dipicu oleh isu SARA, menjadi bahan bakar bagi polarisasi. Secara sistematis, faktor-faktor pemicu tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

  • Provokasi Media Sosial: Penyebaran konten bernada kebencian dan hoaks yang menargetkan kelompok agama tertentu.
  • Keterbatasan Literasi Digital: Kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menolak informasi yang memecah belah.
  • Sentimen Identitas: Pengalaman sejarah konflik yang masih membekas, sehingga isu SARA mudah menyulut emosi kolektif.
  • Kurangnya Ruang Dialog: Minimnya forum inklusif untuk membahas perbedaan secara konstruktif di tingkat akar rumput.

Rekomendasi Kebijakan: Penguatan Agen Perdamaian dan Integrasi Pendidikan Toleransi

Solusi yang dihasilkan dari kesepakatan mediasi, seperti larangan penyebaran konten provokatif dan pembentukan satuan tugas pemantauan konflik, merupakan langkah awal yang penting. Namun, untuk memastikan rekonsiliasi yang berkelanjutan, diperlukan tindakan structural. Penguatan peran tokoh agama sebagai agen perdamaian harus dioptimalkan, bukan hanya sebagai mediator tetapi juga sebagai pendidik di komunitas masing-masing. Lebih dari itu, integrasi pendidikan toleransi dalam kurikulum lokal sekolah menjadi investasi jangka panjang yang krusial untuk menanamkan nilai-nilai kerukunan umat beragama sejak dini.

Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi kebijakan konkret bagi Pemerintah Kota Ambon dan FKUB adalah mengalokasikan dana khusus untuk program pelatihan literasi digital berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan pemuda. Selain itu, Pemerintah Daerah bersama Dinas Pendidikan perlu segera merevisi muatan lokal untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Toleransi yang interaktif, lengkap dengan modul praktik resolusi konflik non-kekerasan. Langkah ini akan memutus siklus konflik horizontal dengan membangun fondasi sosial yang lebih tangguh dan adaptif terhadap provokasi.