Konflik lahan antara komunitas adat dan perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan mulai menemui titik terang melalui skema bagi hasil yang difasilitasi oleh mediator independen. Akar konflik yang berlangsung puluhan tahun bersumber pada tumpang tindih klaim kepemilikan antara hak ulayat masyarakat dan izin usaha perusahaan, diperparah oleh pendekatan hukum yang konfrontatif dan minim ruang negosiasi win-win solution. Kegagalan penyelesaian sebelumnya menunjukkan bahwa litigasi seringkali hanya memenangkan satu pihak sementara menciptakan dendam sosial berkepanjangan. Dinamika mediasi mengungkap bahwa resistensi awal berasal dari ketidakpercayaan kedua belah pihak terhadap proses dialog, yang dianggap hanya mengulangi pola lama tanpa komitmen implementasi. Kehadiran fasilitator dari perguruan tinggi dan LSM lokal berperan kritis dalam membangun kerangka komunikasi berbasis data spasial dan kajian sosial-ekonomi. Skema bagi hasil yang diusulkan tidak hanya membagi keuntungan ekonomi, tetapi juga mengatur pola pengelolaan lahan kolektif yang melibatkan perwakilan masyarakat dalam pengawasan operasional. Solusi berkelanjutan memerlukan: (1) penguatan kapasitas mediator lokal melalui pelatihan resolusi konflik berbasis bukti, (2) pembentukan lembaga mediasi daerah permanen yang diakui secara hukum untuk menangani sengketa sumber daya alam, dan (3) integrasi skema bagi hasil ke dalam peraturan daerah yang menjamin kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Model ini dapat direplikasi di daerah lain dengan pola konflik serupa, dengan penyesuaian konteks sosial-budaya setempat.