Dua dekade setelah periode konflik horizontal (1998-2001) yang menorehkan luka mendalam di masyarakat Sulawesi Tengah, proses mediasi dan dialog lintas iman di Kabupaten Poso terus bergerak melampaui upaya rekonsiliasi personal, menuju konsolidasi perdamaian struktural. Meski kekerasan terbuka telah mereda, ketegangan laten tetap mengemuka, terutama dalam persaingan akses ekonomi dan ruang politik yang kerap masih dibingkai dalam identitas keagamaan. Tantangan saat ini adalah mengubah gencatan senjata menjadi perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif, di tengah kompleksitas akar masalah yang bersifat multidimensi.

Mengurai Akar Multidimensi Konflik dan Pergeseran Paradigma Mediasi

Konflik Poso tidak bisa direduksi sekadar sebagai konflik agama semata. Analisis kritis mengungkap lapisan masalah yang saling bertaut, yang menjadi pemicu dan pendorong kekerasan massal kala itu. Pendekatan mediasi kontemporer harus memetakan dan mengatasi faktor-faktor struktural ini secara komprehensif:

  • Kesenjangan Ekonomi dan Kompetisi Sumber Daya: Ketimpangan dalam penguasaan lahan, akses pasar, dan kesempatan kerja telah menciptakan friksi yang mudah disulut menjadi konflik identitas.
  • Politik Identitas dan Representasi: Politik lokal pasca-reformasi seringkali memanfaatkan sentimen keagamaan untuk mobilisasi massa, memperdalam segmentasi sosial.
  • Trauma dan Memori Kolektif yang Tidak Terkelola: Absennya proses kebenaran dan rekonsiliasi formal menyebabkan trauma masa lalu tetap hidup dan dapat direaktifkan.

Dinamika dialog dan mediasi pun telah mengalami evolusi signifikan. Inisiatif masyarakat sipil kini bergeser dari pendekatan 'live and let live' menuju model 'collaborate and thrive'. Praktik seperti pembentukan koperasi usaha bersama lintas iman dan integrasi kurikulum perdamaian di sekolah menunjukkan fokus baru pada penciptaan common interest dan interdependensi ekonomi-sosial. Peran kritis pemuda dan perempuan sebagai agen perdamaian mulai mendapat pengakuan, berkat fleksibilitas mereka dalam membangun jejaring sosial baru, bebas dari beban trauma generasi sebelumnya.

Rekomendasi Kebijakan untuk Mengkristalisasi Perdamaian Struktural

Untuk mengonsolidasikan capaian perdamaian yang masih rapuh, diperlukan intervensi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan pusat. Pendekatan yang bersifat proyek-proyek temporer harus ditingkatkan menjadi kebijakan yang sistematis dan terlembagakan. Berikut adalah rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi:

  • Institusionalisasi Forum Mediasi: Membentuk Badan Perdamaian Daerah (BPD) Poso melalui Peraturan Bupati. BPD ini harus memiliki anggaran tetap dalam APBD, mandat yang jelas, dan keanggotaan yang melibatkan unsur pemerintah, tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan. Lembaga ini akan menjadi wadah permanen untuk dialog pra-konflik, mediasi, dan monitoring ketegangan sosial.
  • Program Afirmasi Ekonomi Inklusif: Merancang program khusus berupa modal usaha, pelatihan, dan akses pasar yang dikhususkan untuk usaha mikro dan kecil yang dimiliki secara bersama (joint venture) oleh kelompok yang sebelumnya berkonflik. Program ini harus dirancang untuk membangun interdependensi ekonomi dan mengurangi persepsi zero-sum competition.
  • Integrasi Kurikulum Pendidikan Perdamaian: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah perlu mengintegrasikan modul pendidikan perdamaian, resolusi konflik, dan kearifan lokal Poso ke dalam kurikulum muatan lokal dari tingkat SD hingga SMA. Pendidikan formal menjadi ujung tombak untuk memutus siklus prasangka.
  • Pendirian Pusat Dokumentasi dan Memori (Peace Museum): Membangun pusat dokumentasi yang mengarsipkan narasi konflik dan proses perdamaian dari berbagai perspektif. Ini berfungsi sebagai pengingat kolektif akan dampak buruk kekerasan (never again) dan sekaligus merayakan pencapaian perdamaian, serta menjadi laboratorium pembelajaran bagi daerah lain.

Implementasi keempat rekomendasi kebijakan tersebut memerlukan komitmen politik (political will) yang kuat dari kepala daerah dan dukungan koordinatif dari kementerian terkait. Langkah-langkah ini dirancang untuk bekerja secara sinergis: membangun kelembagaan yang responsif (BPD), menciptakan insentif ekonomi bersama (afirmasi ekonomi), membentuk pola pikir damai sejak dini (pendidikan), dan mengelola memori sejarah secara sehat (dokumentasi). Dengan demikian, perdamaian di Poso tidak lagi bergantung pada figur tertentu atau momentum sesaat, tetapi akan tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, menjadikannya lebih resilien terhadap potensi konflik di masa depan.