Aksi Hari Tani: Peringatan Krisis Legitimasi Kebijakan Agraria

Pada Hari Tani Nasional 2026, gelombang demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dan buruh di depan Gedung DPR RI menjadi sorotan tajam terhadap kebuntuan dalam penyelesaian konflik agraria. Aksi ini mengartikulasikan keresahan akut di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan tuntutan utama meliputi realisasi reformasi agraria, penyelesaian sengketa lahan, dan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis. Situasi ini menandai krisis legitimasi dalam tata kelola agraria yang jika terus diabaikan, berpotensi memicu ketidakstabilan sosial horizontal berskala luas.

Analisis Akar Konflik: Kerumitan Sistemik dalam Penguasaan Sumber Daya

Dinamika konflik agraria di Indonesia bersifat multi-sektoral dan kompleks, melibatkan interaksi yang timpang antara petani, nelayan, masyarakat adat, korporasi, dan negara. Akar masalahnya terletak pada kegagalan sistemik yang diperkuat oleh tiga faktor utama:

  • Inkonsistensi kebijakan lintas sektor yang menciptakan tumpang tindih regulasi kepemilikan dan pemanfaatan lahan, terutama antara sektor kehutanan, pertanian, dan kelautan.
  • Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penguasaan sumber daya, sehingga menimbulkan impunitas bagi aktor korporasi dan negara.
  • Minimnya akses kelompok sipil terhadap mekanisme resolusi konflik yang adil dan partisipatif, memicu eskalasi aksi seperti unjuk rasa yang terus berulang.

Aksi mahasiswa dan buruh ini menunjukkan bahwa tekanan dari kelompok sipil terorganisir akan semakin menguat seiring ketiadaan solusi konkret dari pemerintah. Kegagalan mengelola ketegangan ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menghambat produktivitas ekonomi rakyat yang bergantung pada sumber daya alam.

Rekomendasi Kebijakan: Menuju Resolusi yang Terstruktur dan Berkeadilan

Untuk memotong siklus konflik yang kronis, diperlukan intervensi di dua level secara simultan: level struktural dan level prosedural. Berikut adalah opsi resolusi yang dapat diimplementasikan oleh para pengambil kebijakan:

  • Level Struktural: Percepatan proses reformasi agraria melalui peta jalan yang jelas, alokasi anggaran yang memadai dalam APBN, serta revisi regulasi yang tumpang tindih. Langkah ini harus diprioritaskan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.
  • Level Prosedural: Pembentukan badan mediasi independen di daerah rawan konflik, dilengkapi jalur pengaduan digital yang mudah diakses, dan proses restitusi hak yang transparan. Mekanisme ini dapat mencegah eskalasi ketegangan dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan negara.

Sebagai langkah prioritas, pengambil kebijakan di sektor terkait harus segera mengalihkan fokus APBN untuk memperkuat transformasi agraria dan sistem peradilan yang responsif terhadap kasus lahan. Dengan demikian, investasi ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi stabilitas nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demo Hari Tani ini harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi kebijakan yang berani dan berkelanjutan.