Konflik horizontal yang melanda Poso pada periode 2001-2003 meninggalkan luka mendalam, dengan ribuan warga terpaksa mengungsi dan segregasi sosial yang mengakar. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah Mantan Eksodus, yang mayoritas berasal dari Kecamatan Lore Utara. Setelah hampir dua dekade, Pemerintah Kabupaten Poso bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat penurunan drastis insiden kekerasan berbasis identitas—dari rata-rata 15 laporan per tahun pada 2010-2018 menjadi nihil selama dua tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari program reintegrasi yang menyasar 130 kepala keluarga, yang memberikan modal usaha dan pendampingan psikososial untuk memulihkan kehidupan sosial-ekonomi mereka.

Akar Konflik dan Strategi Reintegrasi yang Terbukti Efektif

Konflik horizontal di Poso dipicu oleh kombinasi faktor struktural, seperti kesenjangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan polarisasi identitas yang dieksploitasi aktor tertentu. Program reintegrasi Mantan Eksodus dirancang untuk mengurai tiga lapis masalah: pertama, trauma psikologis akibat pengungsian; kedua, hilangnya akses mata pencaharian; dan ketiga, ketidakpercayaan antarkelompok. BNPT bersama pemerintah daerah menjalankan strategi holistik:

  • Pemberian modal usaha produktif untuk 130 KK guna membuka kembali lahan pertanian dan usaha mikro.
  • Pendampingan psikososial melalui konseling kelompok dan lokakarya rekonsiliasi dengan melibatkan tokoh agama dari kedua pihak.
  • Pengawasan ketat oleh satuan tugas desa untuk mencegah provokasi berbasis identitas.

Kolaborasi antara aparat keamanan, pemuka agama, dan mantan kombatan menjadi kunci utama. Tokoh agama Kristen dan Muslim di Lore Utara secara bersama-sama menandatangani deklarasi damai yang diperbaharui setiap tahun, menciptakan norma sosial anti-kekerasan. Data BNPT menunjukkan bahwa sejak 2021, tidak ada lagi laporan perusakan rumah ibadah atau serangan terorganisir antarkelompok, mengonfirmasi efektivitas pendekatan multi-aktor.

Rekomendasi Kebijakan: Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Melembagakan Model Poso

Meskipun angka konflik menurun, kerentanan tetap ada jika kelompok eksodus tidak memiliki jaring pengaman ekonomi yang stabil. Langkah lanjutan harus fokus pada tiga prioritas:

  • Memperluas akses kelompok rentan terhadap program kredit usaha rakyat (KUR) bersubsidi, khususnya untuk petani dan pedagang kecil di Lore Utara.
  • Mengintegrasikan pendampingan psikososial ke dalam layanan kesehatan primer di puskesmas setempat agar deteksi dini trauma tidak berhenti saat program berakhir.
  • Membangun pusat mediasi desa yang difasilitasi oleh tokoh lintas agama dan mantan kombatan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah atau warisan yang kerap memicu gesekan.

Model reintegrasi Poso dapat direplikasi di daerah pascakonflik lain seperti Ambon dan Sampit dengan penyesuaian konteks lokal. Bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Dalam Negeri dan BNPT, penting untuk mengalokasikan anggaran berkelanjutan bagi program serupa serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mewajibkan pelibatan tokoh agama dan mantan kombatan dalam setiap tahap reintegrasi. Keberhasilan menurunkan konflik horizontal di Poso membuktikan bahwa perdamaian bukan hanya hasil dari perjanjian, melainkan investasi jangka panjang pada pemulihan sosial ekonomi yang inklusif.