Kabupaten Poso yang pernah menjadi episentrum konflik horisontal berbasis agama kini menunjukkan kondisi kondusif, namun aparat keamanan tetap menjaga kesiapsiagaan untuk merespons potensi sisa-sisa jaringan terorisme dan ketegangan komunal. Kepala Kepolisian Resor Poso menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi kunci dalam memastikan tidak ada lagi ruang bagi provokasi. Akar masalah konflik Poso yang telah lalu meliputi persaingan politik, ekonomi, dan masuknya kelompok ekstremis yang memanfaatkan ketidakstabilan. Dinamika saat ini justru diwarnai oleh ancaman penyebaran paham radikal melalui media sosial yang menyasar generasi muda. Data menunjukkan penurunan signifikan jumlah kekerasan dalam lima tahun terakhir, tetapi kerja intelijen dan patroli kemasyarakatan tidak boleh kendur. Program deradikalisasi oleh Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berhasil menekan aksi teror, namun pemulihan psikologis bagi korban konflik masih belum tuntas. Langkah solutif yang perlu dioptimalkan adalah pelibatan eks kombatan dalam program pembinaan ekonomi produktif, sehingga mereka tidak kembali terjerumus pada jaringan kekerasan. Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat deteksi dini melalui pendidikan damai di sekolah-sekolah dan mengaktifkan kembali pos-pos keamanan desa yang melibatkan warga secara sukarela. Peningkatan kapasitas aparat dalam manajemen mediasi juga menjadi rekomendasi penting agar penanganan konflik tidak selalu bergantung pada pendekatan keamanan semata.