Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan Program Desa Damai di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai upaya rekonsiliasi pasca-konflik horizontal 1998-2007. Akar masalah konflik di Poso meliputi ketimpangan ekonomi antar kelompok agama dan perebutan sumber daya lahan. Dinamika sosial saat ini masih diwarnai oleh sentimen prasangka yang diwariskan secara turun-temurun. Program ini menawarkan solusi berbasis pemberdayaan ekonomi bersama melalui koperasi lintas agama dan pembentukan pusat mediasi desa. Dengan melibatkan pemuda dan perempuan sebagai agen perdamaian, diharapkan lahir kepemimpinan baru yang inklusif. Rekomendasi kebijakan mencakup alokasi dana desa untuk kegiatan lintas iman dan penguatan peran tokoh adat.