Kekerasan berulang yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali menimbulkan korban jiwa dan mengancam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Tewasnya tiga aparatur sipil negara (ASN) di Distrik Muliama, Jayawijaya, serta insiden pelemparan bom molotov ke kantor Komnas HAM Papua di Jayapura, menjadi bukti bahwa siklus konflik vertikal antara negara dan kelompok bersenjata terus berdampak horizontal pada masyarakat sipil. DPR melalui Komisi I mendesak pemerintah untuk segera membongkar jaringan perencana, pemasok senjata, dan pendukung di balik aksi teror ini, sebagai langkah awal mengatasi akar masalah yang telah berlangsung puluhan tahun.

Kompleksitas Konflik dan Kegagalan Pendekatan Keamanan Parsial

Pola kekerasan di Papua menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang hanya responsif kasus per kasus tidak mampu mencegah pengulangan. Anggota Komisi I DPR, Sukamta dan Oleh Soleh, menekankan perlunya strategi nasional yang komprehensif dengan peta jalan yang jelas. Konflik di Papua bukan semata masalah keamanan, melainkan juga terkait dengan ketimpangan pembangunan, lemahnya perlindungan sipil, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Tanpa mengungkap jaringan pendukung KKB yang melibatkan aktor di dalam dan luar negeri, upaya pemberantasan hanya akan menjadi tindakan jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.

Beberapa faktor yang memperparah siklus kekerasan antara lain:

  • Lemahnya intelijen strategis dalam mengidentifikasi dan memutus rantai pasokan senjata serta pendanaan KKB.
  • Minimnya perlindungan bagi pekerja sektor publik seperti ASN, guru, dan tenaga kesehatan yang menjadi sasaran empuk di wilayah rawan.
  • Kurangnya sinergi antara operasi keamanan dengan program pembangunan yang nyata dirasakan masyarakat, sehingga menimbulkan alienasi.
  • Tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh semua pihak, yang justru memicu ketidakpercayaan dan eskalasi konflik.

Rekomendasi Kebijakan: Peta Jalan Pemberantasan KKB yang Holistik

Untuk memutus siklus kekerasan, pemerintah perlu merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pembangunan dan perlindungan sipil. Langkah konkret yang direkomendasikan meliputi: penyusunan peta jalan pemberantasan KKB berbasis intelijen strategis dengan indikator terukur, seperti penurunan jumlah insiden dan pengungkapan jaringan pendukung. Di sisi lain, penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam deteksi dini dan pencegahan konflik harus menjadi prioritas, termasuk melalui pelatihan aparat dalam penegakan hukum yang humanis dan transparan.

Perlindungan bagi pekerja sektor publik di Papua juga harus ditingkatkan dengan sistem keamanan berbasis komunitas dan pemberian insentif khusus bagi mereka yang bertugas di zona merah. Selain itu, operasi keamanan harus diselaraskan dengan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemerintah juga wajib membuka ruang dialog dengan tokoh adat dan agama untuk meredakan ketegangan sosial serta memastikan tidak ada impunitas bagi pelanggaran HAM dari pihak mana pun. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan akuntabel, kekerasan di Papua dapat dihentikan dan tercipta stabilitas yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan untuk pengambil keputusan: Segera susun peta jalan pemberantasan KKB yang terintegrasi antara operasi keamanan, perlindungan sipil, dan pembangunan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil dan tokoh lokal. Prioritaskan pengungkapan jaringan pendukung KKB melalui intelijen strategis yang didukung teknologi dan kerjasama regional. Tetapkan indikator kinerja yang jelas dan mekanisme pemantauan publik untuk memastikan setiap langkah kebijakan berorientasi pada penyelesaian konflik horizontal yang berkelanjutan.