Konflik horizontal di Indonesia—seperti sengketa lahan, bentrok antarkelompok agama, atau ketegangan etnis—masih menjadi tantangan serius bagi stabilitas sosial. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 200 insiden konflik horizontal dalam lima tahun terakhir, yang melibatkan ribuan warga dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah. Pihak-pihak yang terlibat sangat beragam: masyarakat sipil, tokoh adat, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah. Namun, penanganan konflik selama ini terkendala oleh sentralisasi kewenangan yang membuat respons lambat dan tidak sesuai konteks lokal. Akibatnya, konflik sering membesar sebelum ada intervensi efektif.

Analisis Akar Masalah: Sentralisasi yang Menghambat Respons Cepat

Sentralisasi dalam penanganan konflik horizontal membuat pemerintah daerah tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, atau langkah antisipatif secara mandiri. Akar masalah ini dapat diurai menjadi beberapa faktor utama:

  • Keterbatasan kewenangan daerah: kepala daerah hanya bisa bertindak setelah mendapat instruksi dari pusat, yang sering kali terlambat tiba.
  • Ketidaksesuaian pendekatan nasional dengan kearifan lokal: solusi yang dirancang di Jakarta tidak selalu cocok dengan dinamika sosial dan budaya setempat.
  • Beban kerja aparat pusat yang berlebihan: proses penanganan menjadi lamban karena harus menunggu keputusan dari kementerian terkait.

Kebijakan publik yang ada sebelumnya belum mengakomodasi peran aktif daerah dalam pencegahan dan resolusi konflik. Padahal, intervensi awal oleh pemangku kepentingan lokal sering kali menjadi kunci untuk mencegah eskalasi. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang mampu mendesentralisasi penanganan konflik tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional.

Perpu Resolusi Konflik: Langkah Desentralisasi yang Solutif

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Penanganan Konflik Horizontal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi ini merupakan respons solutif atas kelemahan sistem sentralistik, karena memungkinkan respons cepat, berbasis konteks lokal, dan melibatkan pemangku kepentingan setempat. Opsi penyelesaian yang diatur dalam Perpu meliputi:

  • Pembentukan Dewan Kerukunan Daerah (DKD) yang beranggotakan tokoh masyarakat, akademisi, aparat keamanan, dan perwakilan kelompok yang bertikai. DKD berfungsi sebagai forum mediasi dan rekonsiliasi yang independen.
  • Pemberian kewenangan mediasi dan rekonsiliasi secara langsung kepada bupati/wali kota tanpa harus menunggu arahan pusat, selama tidak melanggar hukum nasional.
  • Pengarusutamaan kearifan lokal dalam setiap langkah penyelesaian, seperti melibatkan tokoh adat atau pemuka agama yang dihormati.

Kebijakan ini tidak hanya mempercepat respons, tetapi juga mengurangi beban aparat pusat dan meningkatkan rasa kepemilikan daerah terhadap stabilitas wilayahnya. Dengan demikian, Perpu ini menjadi terobosan penting dalam penanganan konflik horizontal di Indonesia.

Untuk memastikan efektivitas desentralisasi ini, pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan yang jelas, termasuk mekanisme pembentukan DKD, alokasi anggaran, dan standar operasional mediasi. Pemerintah pusat juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala agar kewenangan yang dilimpahkan tidak disalahgunakan dan tetap selaras dengan hukum nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah disarankan membangun basis data konflik lokal serta memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dan tokoh masyarakat dalam teknik mediasi dan rekonsiliasi. Dengan langkah ini, Perpu Resolusi Konflik tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga instrumen nyata untuk menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.