Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meluncurkan kebijakan "Mediasi Nasional" sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa dan konflik komunal skala menengah hingga besar. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan pendekatan litigasi dan mediasi lokal yang sering tidak efektif untuk konflik dengan dimensi struktural dan historis yang dalam. Akar masalah yang ingin diatasi adalah maraknya konflik komunal yang berlarut-larut akibat tidak adanya lembaga netral dengan kapasitas dan kewenangan yang memadai. Mekanisme Mediasi Nasional akan melibatkan panel mediator yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, psikolog sosial, dan tokoh masyarakat yang direkrut dan dilatih secara khusus. Dinamika kerja panel akan berfokus pada identifikasi kepentingan bersama (common interests) di luar posisi yang dikotomis (win-lose) yang sering dipertahankan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kebijakan ini juga mengadopsi prinsip restorative justice dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab kolektif. Sebagai langkah solutif, implementasi kebijakan akan diprioritaskan pada tiga klaster konflik: agraria, batas wilayah administrasi, dan simbol keagamaan/ budaya. Rekomendasi operasionalnya mencakup pembentukan pusat data konflik nasional untuk pemetaan dini, standardisasi kompetensi mediator, serta alokasi anggaran spesifik untuk biaya operasional mediasi. Diharapkan, kebijakan ini dapat mengurangi beban pengadilan dan menciptakan resolusi konflik yang lebih berkelanjutan.