Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja meluncurkan sebuah kebijakan publik strategis yang mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk program deradikalisasi dan pencegahan konflik horizontal di daerah rawan. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya gejala intoleransi di tingkat desa yang dipicu oleh penyebaran informasi sesat. Jika dibiarkan, konflik horizontal tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga dapat meluas ke tingkat kecamatan dan kabupaten, menggerus kohesi sosial, serta menghambat pembangunan. Pihak-pihak yang berada di garis depan dinamika ini meliputi perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, kelompok pemuda, serta warga yang rentan terpapar provokasi di media sosial. Integrasi upaya deradikalisasi ke dalam mekanisme Dana Desa menjadi langkah strategis, namun membutuhkan implementasi yang tepat sasaran agar tidak sekadar menjadi anggaran tanpa dampak.

Akar Konflik: Intoleransi dan Informasi Sesat yang Menggerus Kohesi Desa

Intoleransi di tingkat desa tidak muncul dari ruang hampa. Berdasarkan data dan pengalaman lapangan, penyebaran informasi sesat menjadi pemicu utama yang memperlebar jurang antarkelompok. Desa dengan pengelolaan dana partisipatif cenderung memiliki tingkat konflik lebih rendah, karena warga memiliki ruang dialog dan kontrol bersama atas kebijakan lokal. Sebaliknya, desa yang pengelolaan dananya tertutup dan tidak melibatkan warga menjadi lahan subur bagi kecurigaan, stereotip, dan akhirnya konflik horizontal. Beberapa faktor pemicu yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan antara lain:

  • Penyebaran informasi sesat melalui media sosial dan pesan berantai yang sulit diverifikasi oleh warga desa;
  • Keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat desa, sehingga berita bohong mudah dipercaya dan disebarkan;
  • Lemahnya ruang dialog lintas kelompok untuk meredam ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka;
  • Pengelolaan Dana Desa yang belum sepenuhnya partisipatif, sehingga memicu kecemburuan dan kecurigaan antar kelompok.

Arah Solusi: Pelatihan Manajemen Konflik dan Integrasi Indikator Kerukunan

Menghadapi kompleksitas masalah ini, Kemendagri perlu memastikan bahwa alokasi Dana Desa untuk deradikalisasi tidak berhenti pada anggaran semata. Solusi yang paling mendesak adalah pelatihan bagi perangkat desa dalam manajemen konflik. Perangkat desa harus dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi potensi konflik, memfasilitasi dialog warga, serta menyusun langkah-langkah mediasi yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, program deradikalisasi berbasis masyarakat dapat berjalan dari bawah ke atas, bukan sekadar instruksi dari pusat. Selain pelatihan, kebijakan publik ini perlu diperkuat melalui instrumen evaluasi yang terukur. Rekomendasi utama yang dapat ditindaklanjuti adalah integrasi indikator kerukunan dalam evaluasi Dana Desa. Indikator tersebut dapat mencakup tingkat partisipasi warga dalam musyawarah desa, jumlah forum dialog lintas kelompok, akses warga terhadap informasi yang valid, serta respons perangkat desa terhadap potensi konflik. Dengan indikator yang jelas, pemerintah desa memiliki panduan konkret untuk mengukur efektivitas program deradikalisasi dan secara progresif memperkuat kohesi sosial di wilayahnya.

Sebagai langkah rekomendasi kebijakan konkret, Pemerintah Daerah dan Kemendagri diharapkan segera menyusun modul pelatihan standar bagi perangkat desa, menyediakan anggaran pendampingan teknis, serta menetapkan indikator kerukunan sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap berikutnya. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat sipil untuk memastikan program berjalan sesuai prinsip inklusivitas dan akuntabilitas. Hanya dengan pendekatan terpadu seperti ini, konflik horizontal di desa dapat dicegah sejak dini, stabilitas sosial terjaga, dan pembangunan desa berjalan tanpa hambatan.