Konflik perikanan di Laut Arafuru yang mempertemukan nelayan tradisional dengan armada penangkapan modern telah berkembang menjadi masalah kompleks dengan dimensi ekologi, sosial ekonomi, dan keamanan. Ketegangan horizontal ini dipicu oleh penangkapan ikan berlebihan (overfishing) yang merusak ekosistem, mempersempit wilayah tangkap, dan seringkali berujung pada bentrok di laut. Persaingan yang tidak sehat ini mengancam sumber penghidupan ribuan nelayan lokal dan stabilitas sosial di kawasan pesisir. Dalam upaya mencari jalan keluar yang autentik dan berkelanjutan, proses mediasi konflik kini mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal, khususnya praktik adat 'Sasi' dari Maluku. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dalam resolusi konflik perikanan dengan mengintegrasikan norma adat, konservasi ekologi, dan manajemen sumber daya berbasis partisipasi.

Dekonstruksi Konflik dan Transformasi Kearifan Lokal ke dalam Sistem Resolusi

Analisis mendalam terhadap konflik perikanan di Laut Arafuru mengungkap akar masalah yang bersifat struktural dan kultural. Di satu sisi, ekspansi armada penangkap modern dengan teknologi canggih menyebabkan degradasi sumber daya ikan secara cepat. Di sisi lain, nelayan tradisional yang bergantung pada metode penangkapan terbatas merasa wilayah kelolanya dilanggar, memicu sentimen ketidakadilan. Untuk merespons hal ini, para pelaku mediasi yang terdiri dari tetua adat, pemimpin nelayan lintas kelompok, dan perwakilan perusahaan perikanan berinovasi dengan mereaktualisasi konsep Sasi. Praktik adat yang semula berupa larangan spiritual-temporal dalam mengambil hasil laut, ditransformasikan menjadi 'Sasi modern' yang bersifat terukur, sistematis, dan dapat dinegosiasikan. Transformasi ini melibatkan pembuatan beberapa kesepakatan teknis, termasuk:

  • Zonasi Larang Tangkap Temporer: Menetapkan area khusus untuk pemulihan stok ikan berdasarkan siklus biologis.
  • Alokasi Kuota Berbasis Alat Tangkap: Membagi jatah tangkap dengan mempertimbangkan efisiensi dan dampak ekologis alat yang digunakan, baik tradisional maupun modern.
  • Jadwal Operasional yang Ditata: Mengatur waktu melaut (fishing schedule) untuk meminimalkan benturan di lapangan dan memastikan distribusi akses yang adil.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Mendukung dan Melembagakan Model Resolusi Hybrid

Keberhasilan pendekatan berbasis kearifan lokal ini terletak pada kemampuannya mendapatkan legitimasi sosial yang tinggi, karena dibangun di atas nilai-nilai yang hidup dan diakui masyarakat. Model mediasi seperti ini menunjukkan keunggulan signifikan dibandingkan dengan regulasi pemerintah pusat yang sering terasa top-down dan asing. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas model resolusi hybrid ini, diperlukan intervensi kebijakan yang tepat dan konkret. Para pengambil keputusan di tingkat daerah dan pusat perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

  • Dokumentasi dan Penguatan Hukum: Mendokumentasikan secara detail seluruh kesepakatan Sasi modern dan memasukkannya ke dalam kerangka hukum yang lebih kuat, seperti Peraturan Daerah Bersama (Perdasi) atau Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mengikat semua pihak.
  • Pembentukan Badan Pengawas Kolaboratif: Membentuk lembaga pengawas laut bersama yang anggotanya terdiri dari perwakilan masyarakat adat, asosiasi nelayan, pelaku industri, dan aparat penegak hukum (Polairud, PSDKP). Lembaga ini bertugas memantau kepatuhan terhadap kesepakatan zonasi, kuota, dan jadwal.
  • Pengarusutamaan dan Replikasi: Memasukkan model resolusi konflik perikanan berbasis adat ini ke dalam program nasional pengelolaan kelautan dan perikanan, serta menjadikannya studi kasus untuk diterapkan di wilayah konflik sumber daya alam lainnya di Indonesia.

Penutup: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif sebagai Pilar Resolusi Konflik

Upaya mediasi menggunakan prinsip Sasi di Laut Arafuru telah membuktikan bahwa kearifan lokal bukan hanya alat pengelolaan sumber daya, tetapi juga kerangka resolusi konflik yang sangat efektif. Model ini berhasil menghubungkan titik temu antara kebutuhan konservasi ekologi, keadilan akses ekonomi, dan perdamaian sosial. Rekomendasi kebijakan utama yang harus segera ditindaklanjuti adalah sinkronisasi formal antara kesepakatan adat dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi terkait, dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus segera memfasilitasi proses legislasi daerah untuk mengakomodasi dan melembagakan kesepakatan ‘Sasi modern’ ini. Langkah ini akan mengubah mekanisme penyelesaian konflik perikanan yang bersifat temporer dan insidental menjadi sistem yang stabil, terlembaga, dan mampu mencegah konflik horizontal berulang di masa depan. Dengan demikian, pengelolaan laut yang adil dan berkelanjutan dapat direalisasikan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan mendorong perdamaian yang produktif di wilayah pesisir.